Kaltimtoday.co, Bontang - Wakil Ketua Komisi B DPRD Bontang, Winardi, meminta PT Energi Unggul Persada (EUP) tidak ragu membuktikan bila mereka merasa tidak bersalah atas kematian ribuan ikan di perairan Bontang Lestari. Winardi menilai, persoalan dugaan pencemaran laut ini melebar lantaran perusahaan tak benar-benar terbuka soal fakta lapangan, di sisi lain pola komunikasi publik mereka pun membuat semuanya makin bergulir panas.

Winardi menjelaskan, dugaan publik bahwa PT EUP jadi biang keladi matinya ribuan ikan di perairan Bontang Lestari tidak hadir dari ruang hampa. Pasalnya, bila melihat bukti lapangan dan video yang beredar, di mana air laut terlihat terkontaminasi minyak, dengah mudah publik menduga ini berasal dari PT EUP. Sebab, di kawasan yang diduga terkontaminasi limbah cair tersebut, tidak ada lagi perusahaan yang mengolah minyak selain PT EUP. 

"Indikasi mengarah ke EUP karena bukti lapangan yang kelihatan memang mengarah sana. Kalau memang bukan, ayo dibuktikan semua yang menjadi pertanyaan publik," kata Winardi dalam rapat Komisi Gabungan di Sekretariat DPRD Bontang, Kamis (27/3/2025) sore.

Bila PT EUP merasa tidak bersalah, Winardi meminta perusahaan membuktikan semua. Terbuka pada publik dan perkuat basis data yang memperkuat argumentasi mereka. Alih-alih, menolak sampling mandiri yang dilakukan warga atau membalas pendapat publik dengan pernyataan yang agresif.

"Bang (merujuk ke Humas PT EUP, Jayadi) buktikan kalau memang tidak bersalah. Kami ini tidak mendesak abang, cuma buktikan kalau tidak salah. Tidak usah takut. Yang diminta publik pembuktian, ya buktikan. Jangan dijawab asumsi," bebernya.

Selain itu, Winardi juga menyoroti pola komunikasi PT EUP selama persoalan ini bergulir. Politikus PDIP ini menilai perusahaan perlu memperbaiki gaya komunikasi publik mereka, lebih empatik dan tidak menghadirkan pernyataan kontroversi.

Seperti yang beberapa kali terlihat di media, perusahaan justru menantang publik adu data, mengatakan enggan membayar kompensasi ke nelayan bila terbukti bersalah. Atau ketika rapat bersama dewan, perusahaan menuding ikan mati karena disabotase. Semua ini, kata Winardi, hanya memperkeruh suasana dan membuat publik makin tak bersimpati pada PT EUP. 

"Ini masalah belum selesai, keluar lagi pernyataan 'kami tidak bisa bayar kompensasi, kami cuma bayar denda ke negara'. Sudahlah, barang liar itu (pernyataan kontroversi) jangan dikeluarkan," tegasnya.
 
"Ambil Sampling Jangan Setengah-setengah"

Selain mendesak PT EUP lebih transparan dalam dugaan kasus pencemaran laut dan memperbaiki pola komunikasi publik mereka, Winardi juga memberi catatan kritis ke DLH Bontang. 

Politikus PDIP ini mendesak DLH Bontang tidak setengah-setengah dalam melakukan uji sampling. Menurutnya, uji sampling yang indikator ujinya terbatas praktis membuat hasilnya bisa disangsikan.

Dia memberi contoh, dalam uji sampling air, mestinya yang dites tidak sekadar tingkat keasaman air atau PH. Kandungan logam berat, zat beracun dalam air, itu harusnya diuji juga. Namun sayangnya, dalam uji mandiri yang dilakukan di lab DLH Bontang, hal ini tak dilakukan. Sebagai informasi, dalam uji lab DLH Bontang, hanya ada empat parameter uji, yakni ph, suhu, salinitas, dan kecerahan. 

"Okelah itu (hasil uji lab DLH Bontang) belum dianggap final. Maka, kalau bicara by data, ph saja tidak cukup. Harusnya dilihat juga logam berapa, zat beracunnya (kadarnya) berapa. Kalau ambil sampling independen di Samarinda, harus tahu itemnya selain ph," sebutnya.

Dia menambahkan, "Kalau ambil sampling jangan setengah-setengah, lumpurnya juga jangan cuma air. Kalau air pasang, bisa berubah sudah itu kandungannya."

Selain itu, Winardi juga menyangkan DLH Bontang terkesan lambat menangani persoalan ini. Sebab, belum lagi titik terang persoalan ini terlihat, masih keruh-keruhnya, pernyataan dari DPR RI sudah keluar. Dari Kementerian Lingkungan Hidup di pusat juga sudah berkomentar terkait isu ini.

"Tidak ada yang bisa batasi orang komentar. Tapi isu begini mestinya cepat ditangkap DLH (Bontang). Ini DPR RI sudah bicara, LH juga. Kita malu, kesannya kita di daerah ini tidak bisa kerja," tandasnya.

[RWT]