Oleh: Fahmi Prayoga, S.E (Tenaga Ahli, Peneliti, dan Analis Kebijakan Publik SmartID)

Laporan Pembangunan Manusia tahun 2023/2024 oleh UNDP menyoroti ketidakmerataan yang signifikan dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) global. Negara-negara kaya mencatat kemajuan yang signifikan dalam IPM, sementara banyak negara miskin masih tertinggal jauh di belakang. Sekitar setengah dari negara-negara termiskin masih berada di bawah tingkat pembangunan manusia sebelum krisis global, menegaskan kesenjangan yang semakin melebar antara negara-negara maju dan miskin. Krisis global baru-baru ini memperburuk kondisi negara-negara yang sudah rentan, menyoroti ketidakmerataan dalam upaya pembangunan manusia yang cenderung menguntungkan negara-negara yang sudah maju.

Ketidakmerataan dalam pembangunan manusia global diperparah oleh konsentrasi ekonomi yang signifikan. Menurut laporan UNDP, hampir 40 persen dari perdagangan barang global terpusat di hanya tiga negara atau bahkan lebih sedikit. Selain itu, pada tahun 2021, kapitalisasi pasar tiga perusahaan teknologi terbesar di dunia melebihi produk domestik bruto (PDB) lebih dari 90 persen negara di dunia pada waktu yang sama. Kondisi ini menunjukkan bahwa ekonomi global semakin terpusat pada beberapa pusat kekuatan ekonomi utama, yang dapat mengakibatkan ketimpangan yang lebih besar dalam distribusi kekayaan dan akses terhadap sumber daya.

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dengan tegas menyatakan bahwa situasi saat ini terkait tujuan pembangunan berkelanjutan menjadi terancam keluar dari jalurnya. Menurutnya, hanya 15 persen dari 17 poin tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) berhasil bergerak sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini menunjukkan tantangan besar yang dihadapi dalam mencapai target SDGs, di mana kemajuan yang lambat dan tidak merata di seluruh dunia menjadi penghambat utama. Meskipun tujuan-tujuan tersebut dirancang untuk menyelesaikan masalah-masalah global seperti kemiskinan, ketidaksetaraan, dan perubahan iklim, banyak negara belum mencapai perkembangan yang diharapkan.

Komitmen yang lebih besar dibutuhkan dari negara-negara anggota PBB dan aktor-aktor global lainnya untuk meningkatkan upaya mereka dalam mencapai SDGs. Hanya dengan kolaborasi dan tindakan konkret yang lebih besar, masyarakat internasional dapat berharap untuk mengubah tren ini dan menjaga tujuan pembangunan berkelanjutan tetap di jalur yang benar.

Indonesia telah mengadopsi inisiatif SDGs Desa sebagai bagian dari komitmen global, menyesuaikan tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan dengan konteks lokal di setiap desa. Program ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua desa dapat berkontribusi dalam mencapai target-target SDGs, termasuk pengurangan kemiskinan, peningkatan kesehatan dan pendidikan, serta pembangunan berkelanjutan.

SDGs Desa memberikan fokus pada pemberdayaan masyarakat lokal untuk mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan, meningkatkan akses terhadap layanan dasar, dan membangun infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif. Melalui pendekatan ini, Indonesia berupaya untuk memastikan bahwa tidak ada satu pun desa yang tertinggal dalam mencapai pembangunan yang berkelanjutan, sehingga kesenjangan antarwilayah dapat diminimalkan. Langkah-langkah konkret yang diambil termasuk pemberian bantuan teknis, pelatihan, dan dukungan keuangan kepada desa-desa untuk merencanakan dan melaksanakan proyek-proyek pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, SDGs Desa di Indonesia menjadi instrumen penting dalam menjembatani visi global SDGs dengan realitas lokal, memastikan bahwa setiap komunitas di seluruh negeri dapat merasakan manfaat dari pembangunan yang berkelanjutan.

Peran desa dalam pembangunan berkelanjutan sangat penting. Desa-desa tidak hanya menjadi pusat kegiatan ekonomi, sosial, dan lingkungan yang esensial bagi masyarakat lokal, tetapi juga berperan sebagai laboratorium untuk inovasi dalam pembangunan berkelanjutan. Mereka memainkan peran krusial dalam pengelolaan sumber daya alam, pengembangan pertanian yang berkelanjutan, dan pelestarian keanekaragaman hayati (United Nations, 2022).

Penting untuk menjadikan desa-desa sebagai entitas yang berdaya, mandiri, dan presisi dalam konteks pembangunan berkelanjutan. Hal ini memerlukan integrasi pendekatan yang holistik yang tidak hanya mengutamakan aspek ekonomi, tetapi juga sosial dan lingkungan. Desa-desa yang berdaya harus mampu mengelola sumber daya lokal secara efisien, meningkatkan produktivitas pertanian dengan teknologi tepat guna, dan memanfaatkan inovasi dalam pengelolaan energi dan limbah.

Desa yang berdaya adalah desa yang mampu mengelola sumber daya alam dan manusianya secara optimal. Pemberdayaan masyarakat desa menjadi kunci utama dalam strategi ini, dengan fokus pada peningkatan kapasitas, keterampilan, dan pengetahuan warga desa. Program-program pelatihan dan pendidikan yang tepat guna, baik dalam bidang pertanian, kewirausahaan, maupun teknologi, menjadi landasan untuk membangun desa yang kuat dan mampu beradaptasi dengan perubahan zaman. Dengan demikian, masyarakat desa dapat menjadi motor penggerak utama dalam mencapai target SDGs.

Kemudian, kemandirian desa menjadi aspek penting dalam siasat ini. Desa yang mandiri adalah desa yang tidak bergantung sepenuhnya pada bantuan dari luar, melainkan memiliki sistem ekonomi dan sosial yang berkelanjutan. Melalui pengembangan ekonomi lokal, seperti usaha kecil dan menengah (UKM), koperasi, serta pemanfaatan teknologi tepat guna, desa dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemandirian ini juga mencakup kemampuan desa dalam menjaga lingkungan dan mengelola sumber daya alamnya secara bijaksana, yang sejalan dengan tujuan-tujuan SDGs.

Presisi dalam pembangunan desa mengacu pada pendekatan yang terukur dan berbasis data. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk memetakan potensi desa, mengidentifikasi kebutuhan, serta memonitor dan mengevaluasi program pembangunan menjadi sangat krusial. Dengan data yang akurat dan analisis yang tepat, pemerintah desa dapat merumuskan kebijakan yang lebih efektif dan efisien, serta memastikan bahwa setiap langkah yang diambil benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tujuan SDGs. Inilah siasat tepat yang dapat diandalkan untuk menavigasi rute ekstrem dalam kinerja SDGs, menjadikan desa sebagai pusat pertumbuhan yang berdaya, mandiri, dan presisi. (*)

*) Opini penulis ini merupakan tanggung jawab penulis seperti tertera, tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi kaltimtoday.co