Kukar

Dinas Ketahanan Pangan Kukar Galakkan Perkarangan Pangan Lestari, Setiap KWT Dapat Bantuan APBN

Kaltim Today
22 Oktober 2021 12:56
Dinas Ketahanan Pangan Kukar Galakkan Perkarangan Pangan Lestari, Setiap KWT Dapat Bantuan APBN
Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kukar, Bahteramsyah. (Supri/Kaltimtoday.co).

Kaltimtoday.co, Tenggarong - Dinas Ketahanan Pangan Kutai Kartanegara (Kukar) berupaya menciptakan ketahanan pangan dan gizi keluarga melalui program Pekarangan Pangan Lestari (P2L) Kelompok Wanita Tani (KWT). Hal ini diharapakan mampu mencegah terjadinya kenaikan angka stunting.

Menurut Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kukar, Bahteramsyah, pola konsumsi rumah tangga atau keseimbangan kontribusi jenis pangan yang dikonsumsi akan berpengaruh pada standar gizi yang dianjurkan.

"Dengan demikian peningkatan ketahanan pangan dan gizi merupakan salah satu strategi pencegahan dan penurunan stunting," jelasnya.

Dia menjelaskan, P2L merupakan upaya meningkatkan ketersediaan, aksesibilitas, dan pemanfaatan pangan untuk rumah tangga sesuai dengan kebutuhan pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman dengan memanfaatkan pekarang rumah sendiri.

“Jenis-jenis tanaman yang bisa ditanam itu tentunya mempunyai nilai gizi yang baik, salah satunya kacang-kacangan,” kata Bahteramsyah, Kamis (21/10/2021).

 

View this post on Instagram

 

Sebuah kiriman dibagikan oleh Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Secara khusus, pemerintah juga memberikan bantuan anggaran melalui APBN 2021 sekitar Rp60 juta melalui KWT disetiap kecamatan. Melalui bantuan tersebut, diharapkan mampu bersinergi dengan kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) untuk mengatasi stunting.

“Bantuan ini akan disalurkan secara simultan kepada setiap KWT. Harus bisa dimanfaatkan, hasilnya juga harus disisihkan sebagian untuk pembelian bibit dan sebagainya, sehingga tidak putus kegiatan itu. Apalagi sudah ada greenhouse, sayang kalau hanya sekali pakai saja,” tuturnya.

Tahun depan sambung Bahteramsyah, mudah-mudahan di APBD Kukar bisa mengalokasikan anggaran tersebut, karena ada sejumlah desa yang ditetapkan sebagai desa stunting.

“Ini menjadi prioritas untuk dilakukan pembinaan dan pemberdayaan terhadap masyarakatnya,” tutupnya.

[SUP | NON]



Berita Lainnya