Headline

Dinilai Melanggar HAM, LBH Samarinda Desak Andi Harun Batalkan Penggusuran PKL Tepian Mahakam

Kaltim Today
05 Oktober 2022 21:33
Dinilai Melanggar HAM, LBH Samarinda Desak Andi Harun Batalkan Penggusuran PKL Tepian Mahakam
LBH Samarinda bersama sejumlah PKL di Tepian Mahakam menggelar konferensi pers, Rabu (5/10/2022). 

Kaltimtoday.co, Samarinda - Pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Tepian Mahakam terus mengungkapkan rasa kekecewaannya akibat dilarang berjualan lagi oleh Pemkot Samarinda. Alasannya, agar tak mengganggu Tepian Mahakam sebagai ruang terbuka hijau (RTH).

Rabu (5/10/2022), LBH Samarinda bersama sejumlah PKL di Tepian Mahakam menggelar konferensi pers. Direktur LBH Samarinda, Fathul Huda Wiyashadi menjelaskan bahwa, penggusuran kali ini merupakan penggusuran yang kesekian kali dilakukan pemkot. Pihaknya tak ingin ada lagi PKL yang digusur dengan alasan tak rasional.

"Padahal di seluruh Samarinda, juga ada yang berjualan secara liar. Kalau alasan liar karena berjualan di RTH, gusur juga Marimar, Mahakam Lampion Garden, BigMall, dan Hotel Harris. Mereka juga di sempadan sungai," ungkap Fathul di hadapan awak media saat ditemui di depan Kantor Gubernur Kaltim.

Akibat tak ada lagi tempat bagi PKL berjualan, maka pihaknya menilai hal ini telah melanggar hak warga negara atas kesejahteraan dan kehidupan yang layak. Ditegaskan Fathul, apa yang dilakukan pemkot audah termasuk pelanggaran HAM. Padahal, pemkot selaku pemerintah punya fungsi dalam pemenuhan HAM, kehormatan, serta melindungi warganya.

"Dalam hal konteks ekonomi ini, pemkot tidak melakukan fungsi pemenuhan HAM berupa hak hidup yang layak dan kesejahteraan masyarakat. Itu harusnya tugas dari pemerintah," sambungnya.

Para PKL pun meminta agar bisa diberikan tempat alias relokasi oleh pemkot. Menurut Fathul, jika pemkot menyediakan adanya relokasi maka tentu ada kemungkinan. Namun tetap bergantung pada political will dan good will dari pemkot itu sendiri.

"Kalau pemerintah tidak ada kemauan, ya enggak akan bisa tersedia tempat itu. Terus disuruh (PKL) nyewa ruko. Itu kan memberatkan," tambah Fathul.

Sebenarnya, ujar Fathul, ada banyak opsi untuk menyelesaikan masalah tempat bagi PKL. Misalnya, semua pedagang di Tepian Mahakam digabung jadi 1 di Marimar. Kemudian lokasi tersebut diperluas. Menurutnya, jangan sampai ada hal-hal diskriminatif antar pedagang. Apalagi, saat ini kawasan Tepian Mahakam sudah mulai dijaga terus oleh Satpol PP hingga Dinas Perhubungan (Dishub) Samarinda.

Terkait langkah ke depan, LBH Samarinda sudah ada mengirim surat untuk permohonan audiensi ke DPRD dan Pemkot Samarinda. Pihaknya mengupayakan, audiensi tersebut bisa terlaksana dalam waktu dekat.

"Kami mau minta keterangan dari pemkot," beber Fathul.

Arinda, salah satu PKL turut mengungkapkan kekecewaannya. Dia dan PKL lain merasa sangat dirugikan oleh pemkot karena membasmi PKL tanpa solusi. Arinda sebagai ibu yang masih memiliki bayi mengaku sangat bingung. Terutama untuk menghidupi buah hatinya.

"Ini anak kecil, memang ibunya harus jual diri buat belikan susu, beras?" ujarnya menahan emosi.

Dia berharap ada solusi yang ditawarkan pemkot. Sehari-hari dia berjualan di Tepian Mahakam, bahkan sampai subuh. Demi mencari nafkah yang halal. Pendapatannya pun tak menentu. Terkadang Rp 300 ribu per hari. Jika ramai, Rp 500 ribu bisa dia kantongi. Bergantung pada cuaca.

"Harusnya pak wali kota tahu, harusnya kami dibina, dikasih solusi. Ini dibilang merusak RTH. Tiap malam, kami PKL selalu bersihkan tempat berjualan," jelasnya.

Setelah ini dirinya mengaku bingung harus kemana lagi untuk berjualan. Selama ini, Arinda berjualan sejak pukul 10 malam sampai 4 subuh. Bahkan dia bisa menjamin akan terus menjaga kebersihan di sekitar tepian. Disinggung mengenai adanya jukir liar, Arinda berpendapat karena jukir tersebut tak pernah mendapat pembinaan.

PKL lainnyq, Rosita juga mengeluhkan hal yang sama. Dia juga merasa dirugikan akibat pelarangan berjualan oleh pemkot. Padahal, Rosita berharap tempat berjualannya saat ini tak ditutup. Hal seperti ini justru menyulitkan dirinya.

"Tolong lah pemkot. Kami merasa ingin dibantu sedemikian rupa. Jangan seperti ini caranya. Kami kehilangan mata pencaharian kalau begini. Kami minta dibantu saja. Jangan mendadak," tandasnya.

[YMD | RWT]

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kaltimtoday.co. Mari bergabung di Grup Telegram “Kaltimtoday.co”, caranya klik link https://t.me/kaltimtodaydotco, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Berita Lainnya