Kaltimtoday.co, Tenggarong - Lintas sektor turut terlibat dalam menurunkan angka stunting di Kukar, seperti Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Kesehatan, 20 kecamatan, Kantor Kementerian Agama Kukar hingga Kantor Urusan Agama.

Berbagai program telah dijalankan untuk menurunkan angka stunting, seperti pendampingan, konseling dan pemeriksaan kesehatan tiga bulan pra nikah.

Sekretaris Daerah Kukar, Sunggono menjabarkan, diseminasi audit kasus stunting merupakan intervensi program pada kelompok risiko dengan metode pencegahan dari hulu sebelum kasus stunting terjadi. Sasaranya yaitu calon pengantin, ibu hamil, ibu nifas, dan baduta.

Menurutnya, dalam prosedur persiapan pernikahan perlu ditambahkan syarat pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin perempuan. Seperti pemeriksaan tinggi badan, berat badan dan lingkar lengan atas, serta kadar hemoglobin.

"Hal ini untuk mengetahui apakah calon pengantin perempuan kekurangan gizi atau anemia," kata Sunggono, Rabu (19/7/2023).

Dia menjelaskan, sejumlah tim telah dibentuk mulai tingkat kabupaten hingga desa dan kelurahan. Di antaranya tim pendampingan keluarga (TPK) yang tersebar di 237 desa dan kelurahan. 

Kemudian, tim percepatan penurunan stunting (TPPS) desa dan kelurahan, serta TPPS tingkat kecamatan se-Kukar. Sedangkan di kabupaten ada tim audit kasus stunting (TAKS), terdiri dari dokter spesialis kandungan, anak, ahli gizi dan psikolog.

Sunggono berharap TAKS bisa kerja secara optimal dalam upaya pencegahan stunting. Bukan hanya menemukan kasus berisiko namun juga pelaksanaan rekomendasi dan tindak lanjut untuk memantau perbaikan kondisi sasaran berisiko.

"Untuk itu, peran TPPS baik di kabupaten dan kecamatan serta pendampingan oleh TPK sangat diperlukan," tuturnya.

Berdasarkan data survei status gizi Indonesia (SSGI), target prevalensi stunting di Kukar pada 2021 sebesar 26,4 persen. Kemudian 2022 sebesar 21,89 persen, tahun 2023 sebesar 18,13 persen, dan 2024 sebesar 14,42 persen.

Sejalan dengan persentase capaian target tersebut, melalui rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) 2021-2026, Pemkab Kukar terus berupaya menurunkan presentasi balita stunting secara bertahap.

"Dari kisaran 16,19 persen pada 2021, menjadi 15,6 persen di tahun 2022, 15,1 persen pada tahun 2023, 14,6 persen pada 2024, 14,1 persen di tahun 2025, dan 13,8 persen pada 2026," kata Sunggono mengakhiri. 

[RWT]

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kaltimtoday.co. Mari bergabung di Grup Telegram "Kaltimtoday.co News Update", caranya klik link https://t.me/kaltimtodaydotco, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.