Kaltimtoday.co, Penajam - Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) terus mendorong penguatan peran kelompok sadar wisata (Pokdarwis) dalam mengelola dan mengembangkan potensi destinasi lokal. 

Namun, keterbatasan anggaran dan skala prioritas membuat tidak semua kelompok bisa langsung menerima bantuan secara merata. Bantuan fasilitas umum maupun wahana atraksi pantai baru menjangkau sebagian kecil kawasan yang ramai pengunjung.

“Sebenarnya kita pengennya semua Pokdarwis bisa kita sentuh. Cuma karena keterbatasan, akhirnya kita bisa cuma mampunya memberi cuma satu atau kayak Pantai Tanjung itu lima,” ujar Kabid Pariwisata dan Pemasaran Disbudpar PPU, Juzlizar Rakhman, mewakili Kepala Disbudpar, Andi Israwati Latief.

Menurut Juzlizar, kondisi tersebut bukan karena lemahnya perhatian pemerintah, melainkan lebih pada keterbatasan fiskal yang dimiliki dinas. Dalam beberapa tahun terakhir, dukungan fasilitas yang diberikan ke Pokdarwis lebih bersifat selektif dan menyesuaikan tingkat kunjungan serta kesiapan pengelolaan oleh masyarakat. 

Sejumlah kawasan prioritas seperti Pantai Tanjung Jumlai dan Pantai Nipah-nipah menjadi yang paling sering mendapatkan intervensi, mengingat tingginya animo wisatawan.

Meski belum merata, Disbudpar memastikan upaya pemenuhan fasilitas akan dilakukan secara bertahap. Setiap Pokdarwis yang belum tersentuh akan tetap masuk dalam daftar prioritas tahun-tahun berikutnya, termasuk usulan melalui program bantuan provinsi dan sistem perencanaan daerah seperti SIPD.

“Tetapi pelan-pelan akan terpenuhi,” katanya.

Dalam rapat dengar pendapat (RDP) terbaru bersama Komisi II DPRD PPU, Disbudpar menyampaikan berbagai hambatan yang dihadapi di lapangan, terutama menyangkut minimnya fasilitas umum seperti toilet, gazebo, dan wahana atraksi pantai. 

Keluhan dari masyarakat dan wisatawan atas ketiadaan sarana dasar ini disampaikan secara terbuka, sebagai bagian dari evaluasi kinerja Disbudpar dan usulan dukungan anggaran ke depan.

“Kemarin alhamdulillah saat kami RDP dengan teman-teman Komisi II DPRD PPU,” ujar Juzlizar.

Respons dari anggota dewan dinilai positif dan memberikan angin segar bagi program pemberdayaan Pokdarwis di masa mendatang. Komisi II DPRD PPU menyatakan dukungannya terhadap langkah Disbudpar yang berfokus pada peningkatan kualitas pelayanan wisata berbasis masyarakat. 

Dukungan ini diharapkan bisa mendorong penguatan anggaran serta memuluskan proses pengusulan ke tingkat provinsi.

“Mereka menyambut baik apa yang sudah menjadi kendala kami di lapangan, terutama terkait fasilitas umum tadi sama wahana atraksi pantai,” tutupnya.

[RWT | ADV DISKOMINFO PPU]