Advertorial

Disdikbud Kukar Gencarkan Edukasi, Targetkan 80 Persen Anak Usia 5–6 Tahun Masuk PAUD

M Jaini Rasyid — Kaltim Today 14 Oktober 2025 16:29
Disdikbud Kukar Gencarkan Edukasi, Targetkan 80 Persen Anak Usia 5–6 Tahun Masuk PAUD
Plt Sekretaris Disdikbud Kukar Pujianto. (Jen/Kaltimtoday.co)

Kaltimtoday.co, Tenggarong - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kutai Kartanegara (Kukar) memperhatikan peningkatan angka partisipasi anak usia dini untuk mengikuti pendidikan sebelum memasuki jenjang sekolah dasar. Langkah ini menjadi bagian dari upaya mewujudkan program wajib belajar 13 tahun di daerah.

Plt Sekretaris Disdikbud Kukar, Pujianto, mengatakan bahwa pihaknya kini tengah mengedukasi masyarakat agar menyekolahkan anak minimal satu tahun di PAUD sebelum masuk SD. 

“Kami mendorong semua unsur, termasuk orang tua, agar sadar pentingnya PAUD. Karena pendidikan usia dini ini pondasi awal pembentukan karakter anak,” ujarnya, Senin (13/10/2025).

Ia menjelaskan, saat ini angka partisipasi sekolah (APS) untuk anak usia 5–6 tahun di Kukar masih sekitar 63 persen. Disdikbud menargetkan, dalam waktu dekat angka tersebut bisa meningkat hingga 70–80 persen. 

“Kita ingin tahun depan partisipasi sekolah anak usia dini bisa tumbuh lebih tinggi. Setidaknya 7 dari 10 anak sudah bersekolah di PAUD,” tambahnya.

Menurut Pujianto, peningkatan partisipasi PAUD menjadi penting karena anak yang telah mengikuti pendidikan dini terbukti memiliki kesiapan belajar yang lebih baik di tingkat SD. Mereka juga lebih cepat beradaptasi dan memiliki kemampuan sosial yang lebih matang.

“Kami tidak ingin ada anak yang langsung masuk SD tanpa pengalaman belajar di PAUD. Karena perbedaan hasil belajarnya nanti bisa sangat jauh,” jelasnya.

Upaya ini juga diiringi dengan ajakan kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan untuk ikut mendukung penyediaan layanan PAUD di lingkungan masing-masing. Disdikbud berharap, setiap desa dan kelurahan dapat memiliki satuan PAUD yang mudah diakses dan layak bagi anak-anak.

Pujianto menambahkan, kolaborasi menjadi kunci keberhasilan program wajib belajar 13 tahun ini. 

“Pemerintah tidak bisa sendiri. Diperlukan dukungan masyarakat, lembaga pendidikan, dan perangkat desa agar anak-anak kita bisa mendapatkan kesempatan belajar yang sama sejak usia dini,” pungkasnya.

[RWT | ADV DISKOMINFO KUKAR]



Berita Lainnya