Advertorial
DP3A Kukar Dorong Perempuan Jadi Penggerak Perubahan dalam Pilkada 2024
Kaltimtoday.co, Tenggarong - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kutai Kartanegara (DP3A Kukar) menegaskan komitmennya untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
Program edukasi gender menjadi salah satu langkah strategis untuk mendorong perempuan tidak hanya sebagai pemilih, tetapi juga sebagai pelaku aktif dalam proses politik.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala DP3A Kukar, Hero Suprayitno mengungkapkan, pentingnya kehadiran perempuan dalam politik untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.
“Kami ingin perempuan hadir bukan hanya sebagai pemilih, tetapi sebagai penggerak perubahan dalam kebijakan. Oleh karena itu, kami akan terus memberikan edukasi hingga ke pelosok Kukar,” katanya belum lama ini.
Untuk merealisasikan hal tersebut, DP3A Kukar bekerja sama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan organisasi perempuan setempat. Program pelatihan kepemimpinan, advokasi, dan pendidikan politik menjadi fokus utama agar perempuan mampu memahami peran strategis mereka dalam politik.
Pelatihan tidak hanya membekali perempuan dengan pengetahuan dasar tentang politik, tetapi juga kemampuan untuk menganalisis kebijakan yang memengaruhi kehidupan mereka.
Hero menekankan bahwa partisipasi perempuan dalam politik bukan hanya soal kuantitas, tetapi juga kualitas keterlibatan. Dengan meningkatnya partisipasi perempuan, diharapkan kebijakan yang dihasilkan lebih adil dan responsif terhadap isu-isu yang dihadapi perempuan.
Partisipasi perempuan bukan hanya soal jumlah, tetapi kualitas keterlibatan dalam pengambilan keputusan,” tandasnya.
[RWT | ADV DISKOMINFO KUKAR]
Simak berita dan artikel Kaltim Today lainnya di Google News, dan ikuti terus berita terhangat kami via Whatsapp
Related Posts
- KPU Samarinda Gelar Simulasi Pemungutan Suara Pilkada 2024, Rusmadi Wongso Puji Fomasi Saksi Jauh Lebih Efisien
- KPU Kukar Gelar Simulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara Pilkada 2024
- Minimalisir Risiko Kecelakaan Kerja hingga Kematian KPPS di Pilkada, KPU Tetapkan Syarat Khusus dan Jaminan BPJS
- Basri Kedapatan Temui Pejabat Pemkot, Pengamat: Mainnya 'Kurang Cantik'
- Pemerintah Tunda Penyaluran Bansos dari APBD hingga Pilkada 2024 Usai