Kaltim
DPD GMNI Kaltim Soroti Permasalahan Perempuan di Momentum International Women’s Day 2022
Kaltimtoday.co, Samarinda - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kalimantan Timur menyoroti permasalahan perempuan pada momentum International Women’s Day (IWD) pada Minggu (08/03/2022).
Hari Perempuan Internasional atau International Women’s Day (IWD) diperingati sebagai momentum perjuangan & pengakuan hak perempuan di dunia yang telah melewati perjalanan panjang sejarah yang hingga saat ini diperingati setiap tahun melalui Konferensi PBB pada 1975 silam.
Bidang Pergerakan Sarinah, DPD GMNI Kaltim, pada peringatan IWD kali ini menyoroti berbagai macam permasalahan perempuan Indonesia, baik secara nasional maupun lokal di Kalimantan Timur (Kaltim).
Ketua Bidang Pergerakan Sarinah DPD GMNI Kaltim, Maulidia Rani menyebutkan, menurut penelitian pada 2021, Gender Development Index (GDI) Indonesia di lingkup negara ASEAN masih tertinggal di bawah 6 negara ASEAN lainnya. Ini menggambarkan, kualitas perempuan secara nasional masih di bawah rata-rata dunia.
Baca Juga: BRIDA Jaring Pelajar Potensial untuk Persiapkan Generasi Periset dan Peneliti di Wilayah KaltimView this post on Instagram
“Beberapa faktor yang menjadi alasan mengapa GDI Indonesia masih tertinggal, salah satunya dikarenakan tingginya ketimpangan gender & angka pendidikan perempuan, yang membuat perempuan termarginalisasi serta kesulitan untuk mengembangkan potensi terbaik dirinya sebagai individu yang utuh. Hal ini secara berkelanjutan membuat rendahnya kontribusi ekonomi dan partisipasi politik perempuan,” ujarnya.
Karena rendahnya pemahaman akan kesetaraan dan diskriminasi perempuan, Indonesia menjadi negara yang menyimpan deretan kasus kekerasan terhadap perempuan. Menurut catatan Komnas Perempuan, dalam setiap 2 jam terdapat 3 perempuan di Indonesia yang mengalami Kekerasan.
“Di Kalimantan Timur sendiri, jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak berdasarkan data Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim pada Desember 2021 mencapai 394 Kasus. Sebanyak 70% dari Kasus kekerasan diketahui tidak diproses lebih lanjut ke pihak Kepolisian”, beber Dea Sastika, Sekretaris Bidang Pergerakan Sarinah DPD GMNI Kaltim.
Menyoroti berbagai permasalahan ini, Dea menegaskan, Bidang Pergerakan Sarinah DPD GMNI Kaltim mendorong Pemerintah & Legislatif untuk segera mengesahkan RUU TPKS & mengedepankan Pengarusutamaan Gender dalam pembuatan kebijakan publik.
Pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak, beserta dengan jajaran Unit Pelaksanaanya harus lebih serius lagi dalam melakukan sosialisasi kesetaraan & penciptaan ruang aman yang inklusif bagi kelompok rentan.
“Hal ini diharapkan agar tercapainya kesetaraan akses laki-laki dan perempuan dalam pengambilan keputusan dan pelibatan dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam lingkup publik maupun domestik,” terangnya.
[NON | DPD GMNI]
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kaltimtoday.co. Mari bergabung di Grup Telegram "Kaltimtoday.co", caranya klik link https://t.me/kaltimtodaydotco, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Related Posts
- Gelar Festival Ibu Bumi Menggugat, Kader Hijau Muhammadiyah Bersama NGO Serukan Penolakan Ormas Keagamaan Terima Izin Usaha Pertambangan
- Sofyan Hasdam Pastikan Tapal Batas Kampung Sidrap Kembali Dibahas Usai Pelantikan Kepala Daerah
- Kepemimpinan Perempuan: Membangun Peradaban yang Berkeadilan
- Pengaruh Gawai Terhadap Perilaku Berbahasa Anak Usia 10 Tahun: Kajian Psikolinguistik
- Pembentukan AKD DPRD Kaltim Tak Kunjung Rampung, Ayub Jelaskan Penyebabnya