Kaltimtoday.co, Berau - Ketua DPRD Berau, Madri Pani menyampaikan ada beberapa poin yang disampaikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam pertemuan yang digelar di ruang rapat gabungan komisi antara DPRD Berau dan KPK, pada Kamis (30/03/2023) silam.

Madri mengungkapkan, DPRD Berau diminta harus lebih ketat dalam pelaksanaan pengawasan realisasi anggaran. 

“Pertama mereka meminta percepatan aset daerah seperti permasalahan tanah. Mereka meminta pemerintah daerah dapat menyelesaikan dari 1.700 sekian tanah yang belum menjadi aset Pemda dapat terealisasi dan masuk ke dalam aset Pemda Berau,” ungkapnya.

Jika perlu, anggota DPRD dapat menganggarkan supaya bisa untuk diadakan penyelesaian aset daerah tersebut agar benar-benar ter-cover dengan baik. 

Kedua pembangunan sarana dan prasarana, salah satunya yang ada di Dinas PUPR.  Proyek dengan anggaran Rp 3,6 triliun tersebut harus ada pengawalan ketat dari eksekutif agar tidak mangkrak. 

“Sementara berdasarkan penelitian dari KPK bahwa Berau ini sangat jauh, artinya dari 11 kabupaten atau kota di Kalimantan Timur, kita peringkat 2 dari bawah. Ini sangat mengkhawatirkan. Kontrol terhadap pemerintah agar benar- benar dilakukan, jangan sampai anggaran 3,6 triliun ini menjadi mudarat bagi Pemda dan eksekutif,” ungkapnya.

Madri berharap, Pemda betul-betul mengalokasikan anggaran yang nilainya besar ini untuk kepentingan masyarakat, kesejahteraan masyarakat, pelayanan masyarakat, peningkatan ekonomi masyarakat, serta peningkatan SDM Masyarakat.

“Saya berharap agar masyarakat lebih maju dan sejahtera dengan APBD kita yang cukup besar ini,” harapnya.

[RWT | ADV DPRD BERAU]

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kaltimtoday.co. Mari bergabung di Grup Telegram "Kaltimtoday.co News Update", caranya klik link https://t.me/kaltimtodaydotco, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.