Kaltimtoday.co, Tenggarong - DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) menggelar rapat paripurna penyampaian laporan akhir Panitia Khusus (Pansus) terhadap empat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), Jumat (31/10/2025).

Namun, satu agenda penting yakni pengesahan Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 harus ditunda lantaran tidak dihadiri Bupati maupun Wakil Bupati Kukar.

Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani, dihadiri Asisten II Setkab Kukar, Dafip Haryanto, sebagai perwakilan Pemerintah Kabupaten. Tiga laporan akhir Pansus tetap disampaikan, sementara agenda pengesahan RPJMD ditunda untuk menunggu kehadiran kepala daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ahmad Yani menjelaskan, penetapan RPJMD seharusnya dilakukan pada paripurna tersebut. Namun, sesuai aturan, proses pengesahan tidak dapat dilanjutkan tanpa tanda tangan Bupati atau Wakil Bupati.

“Tetapi karena Bupati belum dapat hadir, maka penandatanganan ditunda. Sesuai aturan, pengesahan Raperda harus ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati,” kata Yani.

Ia menegaskan, setelah RPJMD disahkan, DPRD Kukar akan segera melanjutkan agenda pembahasan nota Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026.

“Ini agenda penting dan mendesak untuk segera dibahas,” tandasnya.

[RWT | ADV DPRD KUKAR]