Kaltimtoday.co, Tenggarong - DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) memastikan proyek jembatan penghubung Danau Semayang–Monumen Barat di Tenggarong tidak akan berhenti sebagai “monumen” semata. Jembatan yang dibangun di atas anak Sungai Mahakam itu ditegaskan harus benar-benar fungsional dan memberi manfaat nyata bagi mobilitas warga saat selesai akhir Desember nanti. 

Ketua DPRD Kukar Ahmad Yani menekankan, fungsi jembatan bagi masyarakat menjadi fokus utama pengawasan, bukan sekadar mengejar peresmian. Dengan rampungnya proyek tersebut, arus lalu lintas kawasan kota diperkirakan akan jauh lebih lancar, terutama pada jam-jam padat yang selama ini sering menimbulkan penumpukan kendaraan.

“Insya Allah akhir Desember ini sudah selesai,” ujarnya belum lama ini.

Pengawasan lapangan terus dilakukan agar pelaksana proyek bekerja sesuai rencana. DPRD ingin mencegah potensi persoalan seperti keterlambatan pekerjaan, konstruksi yang tidak memenuhi standar, atau bahkan risiko mangkrak di tengah jalan. Hal ini menjadi bagian dari tanggung jawab moral dan administratif kepada masyarakat.

“Kenapa ini dilakukan? Supaya menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, seperti pembangunan mangkrak atau tidak sesuai progres. Ini cara DPRD bekerja bersama pemerintah kabupaten,” tegasnya.

Yani menambahkan, kualitas pekerjaan harus menjadi prioritas utama. Sebab, DPRD tidak ingin hasil konstruksi hanya bagus dilihat, tetapi minim ketahanan. Jembatan harus memenuhi aspek keselamatan, volume pekerjaan yang tepat, serta mutu teknis yang terukur.

“Kita harap pekerjaan berjalan sesuai target dan perencanaan, kerjanya berkualitas, sesuai volume, dan tidak ada kekurangan,” tambahnya.

Selain mobilitas, dampak ekonomi jembatan ini juga menjadi perhatian DPRD. Dengan terbukanya akses baru antara dua titik penting kota, distribusi barang dan jasa diyakini akan lebih efisien. Kawasan sekitar juga berpotensi berkembang menjadi ruang usaha baru yang menggerakkan aktivitas ekonomi lokal.

Legislator PDI-P ini berharap, penyelesaian proyek tepat waktu sangat penting agar masyarakat bisa segera merasakan manfaat pembangunan. Ia menolak pandangan bahwa infrastruktur hanya untuk pencitraan. Bagi DPRD, asas manfaat menjadi ukuran utama apakah sebuah pembangunan layak disebut berhasil atau tidak.

“Kenapa ini harus ditargetkan selesai? Supaya asas manfaatnya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat,” tandasnya.

[RWT | ADV DPRD KUKAR]