Kaltimtoday.co, Penajam – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Penajam Paser Utara (PPU) melaksanakan Rapat Koordinasi bersama Pemerintah Kabupaten PPU terkait defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2021. Rapat tersebut digelar di Ruang Rapat Lantai 3 Gedung DPRD PPU pada Kamis, (22/4/2021).

Rapat tertutup yang dipimpin oleh Ketua DPRD PPU Jhon Kenedy itu dihadiri oleh anggota DPRD PPU, Plt. Sekretaris Daerah (Sekda) PPU Muliadi, Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbang) PPU Fatma, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setkab PPU Sodikin, dan Asisten III Bidang Administrasi Umum Setkab PPU Surodal.

Jhon Kenedy menuturkan bahwa, dalam rapat tersebut pihaknya belum mendapat kesimpulan mengenai besaran angka defisit tersebut. Sementara itu, Muliadi seusai rapat tidak memberikan banyak komentar kepada media, pihaknya hanya menyampaikan singkat bahwa, dalam rapat itu dirinya dimintai klarifikasi saja.

“Sebenarnya soal defisit ini kami belum tahu, artinya secara data kami belum pegang, ini kan rencananya pemerintah kalau defisit itu mungkin pasti ada. Belum disampaikan karena masih dikaji, saya mengharapkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan Badan Anggaran (Banggar) nanti ini,” ucap Jhon.

Baca Juga: Anggaran MBG Dipangkas Rp 67 Triliun, Chatib Basri Ingatkan Risiko Kenaikan Harga Barang

 

Baca Juga: Proyek MPP Berau Stagnan, Anggaran Rp13,4 Miliar Belum Cukup Tuntaskan Gedung

Baca Juga: Bupati Berau Ingatkan OPD Cermat Susun Anggaran 2027, Fokus Masalah Dasar dan Stunting

Baca Juga: Jaga Defisit APBN, Menkeu Purbaya Bocorkan Perkiraan Potongan Gaji Menteri 25 Persen

View this post on Instagram

Baca Juga: Wacana Pemotongan Gaji DPR Menguat, Ini Rincian Penghasilan dan Simulasinya

Baca Juga: Segmen Satu Pembangunan Teras Samarinda Tahap II Belum Rampung, PUPR Usulkan Tambahan Rp10 Miliar

Baca Juga: Purbaya Tegaskan Defisit APBN Tetap Dijaga di Bawah 3 Persen Meski Target Pertumbuhan Naik

Baca Juga: Purbaya: Defisit APBN Tembus Rp 560,3 Triliun hingga November 2025

Baca Juga: Kemitraan Jadi Kunci, DPRD Kaltim Ingatkan Risiko Stunting di Tengah Tekanan Anggaran

Baca Juga: Ini Penjelasan Purbaya tentang Alasan Kemenkeu Hanya Tambah Rp500 Miliar untuk Penanganan Bencana di Sumatera

Baca Juga: Sosialisasi Makan Bergizi Gratis, Hetifah Tekankan Transparansi Anggaran dan Kualitas Layanan

Baca Juga: Ikuti Rakor Sekda se-Indonesia, Sekda Berau Bahas Strategi Pemenuhan Anggaran 2026 Pasca Pengalihan TKD

 

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Baca Juga: 250 Penyandang Disabilitas di Berau Tunjukkan Bakat di Festival Olahraga, Pemkab Janji Dukung Penuh

Dalam rapat koordinasi kali ini melibatkan semua anggota DPRD PPU karena menyangkut lembaga. Lebih lanjut, ke depannya perihal yang menyangkut anggaran daerah akan dibicarakan khusus dengan Banggar DPRD PPU, dan waktu untuk pembahasan masih menunggu kesiapan TAPD.

“Waktunya nanti kami menunggu kesiapan TAPD, kalau data rencana refocusing sudah terskema dengan baik ya nanti bisa dibicarakan dengan DPRD. Ada empat skema tadi mana yang terbaik itulah yang disetujui nanti,” jelasnya.

Pada rapat tersebut pihak DPRD PPU juga meminta klarifikasi atas pernyataan Plt. Sekda PPU yang membandingkan DPRD PPU dengan anggota DPRD Sinjai. Namun disebutkan Muliadi sudah menyampaikan klarifikasi dan permohonan maaf.

[ALF | RWT | ADV DISKOMINFO PPU]