Kaltimtoday.co, Penajam – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Penajam Paser Utara (PPU) melaksanakan Rapat Koordinasi bersama Pemerintah Kabupaten PPU terkait defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2021. Rapat tersebut digelar di Ruang Rapat Lantai 3 Gedung DPRD PPU pada Kamis, (22/4/2021).

Rapat tertutup yang dipimpin oleh Ketua DPRD PPU Jhon Kenedy itu dihadiri oleh anggota DPRD PPU, Plt. Sekretaris Daerah (Sekda) PPU Muliadi, Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbang) PPU Fatma, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setkab PPU Sodikin, dan Asisten III Bidang Administrasi Umum Setkab PPU Surodal.

Jhon Kenedy menuturkan bahwa, dalam rapat tersebut pihaknya belum mendapat kesimpulan mengenai besaran angka defisit tersebut. Sementara itu, Muliadi seusai rapat tidak memberikan banyak komentar kepada media, pihaknya hanya menyampaikan singkat bahwa, dalam rapat itu dirinya dimintai klarifikasi saja.

“Sebenarnya soal defisit ini kami belum tahu, artinya secara data kami belum pegang, ini kan rencananya pemerintah kalau defisit itu mungkin pasti ada. Belum disampaikan karena masih dikaji, saya mengharapkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan Badan Anggaran (Banggar) nanti ini,” ucap Jhon.

Baca Juga: Jelang Nataru, Ketua DPRD PPU Lakukan Sidak ke Pelabuhan

 

Baca Juga: Pimpinan Definitif DPRD PPU Resmi Terbentuk, Alat Kelengkapan Dewan Segera Dibahas

Baca Juga: Hetifah Sambut Positif Anggaran Pendidikan pada RAPBN 2025

Baca Juga: Anggaran IKN Bertambah Rp42 Triliun di 2024 untuk Peningkatan Kualitas Infrastruktur

View this post on Instagram

Baca Juga: Telan Rp87 Miliar, Anggaran HUT ke-79 RI di IKN Membengkak dari Tahun Sebelumnya

Baca Juga: Defisit APBN 2024 Diprediksi Naik Jadi Rp609,7 Triliun, Apa Penyebabnya?

Baca Juga: Update Terbaru, Pembangunan IKN Tembus Rp5,5 Triliun per Mei 2024

Baca Juga: Anggaran Makan Bergizi Gratis Prabowo Tertinggi Dibanding Kementerian/Lembaga, Ini Daftarnya

Baca Juga: DPRD PPU Dorong Swasembada Pangan untuk Topang IKN, Harap Didukung Pemerintah Pusat

Baca Juga: Komisi II Tekankan Pentingnya Pasca Panen dan Pola Tanam untuk Kualitas Beras Premium di PPU

Baca Juga: Pajak Sarang Walet Masih Jadi Kendala, DPRD PPU Soroti Ketiadaan Aturan Khusus

Baca Juga: DPRD PPU Minta DLH Segera Persiapkan TPA yang Lebih Representatif

 

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Baca Juga: Hindari Keterlambatan, DPRD PPU Tegaskan Lelang Proyek Besar Harus Dilakukan di Awal Tahun

Dalam rapat koordinasi kali ini melibatkan semua anggota DPRD PPU karena menyangkut lembaga. Lebih lanjut, ke depannya perihal yang menyangkut anggaran daerah akan dibicarakan khusus dengan Banggar DPRD PPU, dan waktu untuk pembahasan masih menunggu kesiapan TAPD.

“Waktunya nanti kami menunggu kesiapan TAPD, kalau data rencana refocusing sudah terskema dengan baik ya nanti bisa dibicarakan dengan DPRD. Ada empat skema tadi mana yang terbaik itulah yang disetujui nanti,” jelasnya.

Pada rapat tersebut pihak DPRD PPU juga meminta klarifikasi atas pernyataan Plt. Sekda PPU yang membandingkan DPRD PPU dengan anggota DPRD Sinjai. Namun disebutkan Muliadi sudah menyampaikan klarifikasi dan permohonan maaf.

[ALF | RWT | ADV DISKOMINFO PPU]