Advertorial

DPRD PPU Terima Keluhan Nelayan Terkait Kawasan Tangkap Terbatas akibat Kapal Batu Bara di Teluk Balikpapan

Muhammad Razil Fauzan — Kaltim Today 04 Agustus 2023 16:39
DPRD PPU Terima Keluhan Nelayan Terkait Kawasan Tangkap Terbatas akibat Kapal Batu Bara di Teluk Balikpapan
Ketua Komisi I DPRD PPU, Andi Muhammad Yusuf. (Fauzan/Kaltimtoday.co)

Kaltimtoday.co, Penajam - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Penajam Paser Utara (PPU) mengambil langkah proaktif dalam mengatasi keluhan yang disampaikan oleh para nelayan di Kelurahan Jenebora.

Dalam pertemuan dengan masyarakat Kelurahan Jenebora beberapa waktu lalu, Ketua Komisi I DPRD PPU, Andi Muhammad Yusuf menyoroti tantangan yang dihadapi para nelayan akibat aktivitas kapal tongkang pengangkut batu bara di perairan Teluk Balikpapan.

Para nelayan di daerah tersebut mengeluhkan keterbatasan izin berlabuh yang diperlukan untuk mencari ikan di perairan Teluk Balikpapan. Kapal-kapal tongkang yang beroperasi di sekitar wilayah tersebut telah menyulitkan akses para nelayan ke area tangkap yang lebih luas. Permintaan para nelayan untuk izin berlabuh demi memperluas area tangkap mereka telah menjadi isu utama yang dibahas dalam pertemuan tersebut.

"Kemarin ada (nelayan) memohon kebijakan terhadap Pemda Balikpapan pada saat mau berlabuh mencari ikan supaya bisa diizinkan," Andi Muhammad Yusuf.

Dia juga mengungkapkan kekhawatiran nelayan di Kelurahan Jenebora terkait dampak dari kapal-kapal tongkang yang beroperasi di sekitar wilayah tangkap mereka.

Dalam upaya mencari solusi, para nelayan telah meminta DPRD PPU untuk berinteraksi dengan Pemerintah Daerah (Pemda) Balikpapan guna mendapatkan izin berlabuh yang lebih fleksibel.

“Saya menyarankan untuk dilaporkan saja ke Dinas Perikanan, supaya nanti dengan Pemda Balikpapan bisa koordinasi. Sehingga nanti betul-betul diizinkan untuk berlabuh,” sahutnya.

Andi Muhammad Yusuf juga menggarisbawahi bahwa beberapa wilayah kaya ikan dan udang, yang sebelumnya merupakan area tangkap para nelayan, sekarang telah berdekatan dengan perusahaan. Namun, dia mengingatkan pentingnya mematuhi ketentuan yang ada dalam undang-undang terkait lalu lintas laut.

Dengan adanya perhatian dari DPRD PPU terhadap masalah ini, diharapkan bahwa langkah-langkah konkret akan diambil untuk memastikan hak para nelayan dalam menjalankan aktivitas tangkap mereka.

Melalui mediasi antara DPRD PPU dan Pemda Balikpapan, diharapkan solusi yang memadai dapat ditemukan demi menjaga keseimbangan antara kepentingan nelayan dan sektor industri lainnya di Teluk Balikpapan.

[RWT | ADV DPRD PPU]

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kaltimtoday.co. Mari bergabung di Grup Telegram "Kaltimtoday.co News Update", caranya klik link https://t.me/kaltimtodaydotco, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Berita Lainnya