Kaltimtoday.co, Samarinda - Mulai hari ini, Senin (7/11/2022) Dinas Perhubungna (Dishub) Samarinda menerapkan aplikasi e-ticketing dan manifest online bagi enam pengelola kapal wisata susur Mahakam. Kebijakan inipun dianggap memberatkan Perkumpulan Kapal Wisata Mahakam (PKWM). Pasalnya mereka dimint untuk menambah biaya Rp2 ribu untuk satu penumpang, ditambah lagi dengan manifest online Rp5 ribu.

Permasalahan ini pun mendapat komentar dari Anggota Komisi II DPRD Samarinda, Laila Fatihah. Pada dasarnya dia sendiri mendukung kebijakan yang diterapkan oleh Pemkot Samarinda melalui dishub. Hanya saja jika dari pihak pengusaha merasa berat, tentu keduanya perlu duduk bersama untuk mencapai kata sepakat.

“Artinya dari masing-masing pihak tidak boleh ada yang egois. Kalau bisa semuanya harus dinegosiasikan dulu,” ujarnya.

Menurutnya aplikasi e-ticketing dan manifest online sudah bagus, tujuannya untuk menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, pemerintah juga tidak boleh lupa saat ini semua kegiatan bisnis baru saja keluar dari masa-masa sulit pasca Covid-19. Sehingga tidak bisa juga serta merta semua hal bisa dinaikkan, termasuk dalam pemberlakukan aturan baru ini.

“Saya kira semuanya bisa diterapkan, asalnya diterapkan secara bertahap. Makanya itu tadi dari pemerintah maupun pengusaha harusnya bisa duduk bareng mencari jalan tengahnya,” tuturnya.

Namun sistem seperti ini harusnya juga sudah diketahui oleh pengusaha agar segera menyesuaikan diri, sebab ke depannya,semua akan dituntut serba online dan transparan. Hanya saja tidak semua aturan baru bisa diterapkan secara instan, termasuk pengaplikasian e-ticketing dan manifest online.

“Bahkan saya saja baru tahu ada aturan ini. Tapi saya sepakat kalau berubah ke sistem dari yang manual menjadi yang online, karena kita juga sudah menuju ke arah sana," terang Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini.

Bahkan ia menganggap keputusan Dishub adalah hal yang wajar dengan mengalihkan manifest manual ke online untuk meningkatkan PAD, yang berasal dari pajak dan retribusi. Dengan sistem online tentu menjadi upaya dari Pemkot Samarinda untuk menutup celah kebocoran PAD yang setiap tahunnya terjadi.

“Karena inovasi-inovasi seperti potensi apa saja sih yang bisa dimaksimalkan untuk menjadi satu sumber PAD, itu perlu dilakukan," demikian Laila.

[PAS | NON | ADV DPRD SAMARINDA]

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kaltimtoday.co. Mari bergabung di Grup Telegram "Kaltimtoday.co News Update", caranya klik link https://t.me/kaltimtodaydotco, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.