SAMARINDA, Kaltimtoday.co - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim mulai melakukan pendataan pelajar dan mahasiswa sebagai langkah awal mendukung program pendidikan gratis jenjang SMA hingga S3, atau yang disebut Gratispol, yang diinisiasi oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim terpilih, Rudy Mas’ud-Seno Aji. Pendataan ini bertujuan untuk memastikan jumlah penerima manfaat yang tepat dalam program tersebut.

Plt. Kepala Disdikbud Kaltim, Rahmat Ramadhan, menegaskan bahwa pihaknya masih menunggu petunjuk teknis (juknis) resmi dari gubernur baru sebelum program ini dapat berjalan.

“Kami menunggu juknis yang akan dibuat oleh gubernur baru. Pada prinsipnya, kami siap mendukung penuh pelaksanaan program pendidikan gratis ini,” ujarnya, Rabu (19/02/2025).

Berdasarkan Lampiran Undangan Plt. Kepala Disdikbud Provinsi Kaltim Nomor 500.10.9.8/3670/Disdikbud.III, tahap pertama diskusi dan pendataan program ini seharusnya dilakukan pada Rabu (19/02/2025). Namun, pertemuan tersebut ditunda dan akan dilaksanakan setelah pelantikan gubernur dan wakil gubernur baru.

Untuk merumuskan skema implementasi program Gratispol, Disdikbud Kaltim akan menggandeng berbagai institusi pendidikan tinggi di daerah, seperti Universitas Mulawarman (Unmul), Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris (UINSI), Politeknik Negeri Samarinda (Polnes), Politeknik Kesehatan Kemenkes, Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur (UMKT), dan lainnya.

Rahmat menambahkan bahwa tim transisi akan turut bekerja dalam penyusunan aspek teknis program ini. Salah satu fokus utama adalah memastikan keakuratan data jumlah pelajar dan mahasiswa di Kalimantan Timur yang akan menjadi penerima manfaat dari program pendidikan gratis tersebut.

“Masih dalam tahap penyusunan, termasuk persyaratan penerima program ini. Apakah kriterianya akan sama seperti sebelumnya atau diperluas agar lebih banyak pelajar dan mahasiswa yang bisa mendapatkan bantuan,” jelasnya.

Rahmat juga mengimbau para pelajar dan mahasiswa di Kaltim untuk bersabar menunggu pelaksanaan program ini, mengingat saat ini masih dalam tahap perencanaan agar dapat berjalan maksimal.

“Draft regulasinya belum final, jadi kita masih menunggu juknis dari gubernur terpilih sebelum program ini dapat direalisasikan,” pungkasnya.

[TOS]