Kaltimtoday.co, Tenggarong - Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mendorong seluruh perusahaan daerah (Perusda) agar lebih mandiri dan tidak hanya bergantung pada penyertaan modal pemerintah. Dorongan ini disampaikan Wakil Bupati Kukar Rendi Solihin, menyusul penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 yang mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya.

Pemerintah dan DPRD Kukar menetapkan Rancangan APBD (RAPBD) 2026 senilai Rp 7,35 triliun. Nilai tersebut menurun dari tahun sebelumnya yang mencapai sekitar Rp 7,7 triliun. Kondisi ini membuat pemerintah daerah harus lebih selektif dalam pengelolaan belanja dan mencari sumber pendapatan baru di luar pendapatan transfer pusat.

“Perusda harus mulai berinisiatif, tidak lagi hanya menunggu penyertaan modal dari pemerintah. Mereka juga harus berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), minimal bisa tumbuh 15 persen per tahun,” ujar Rendi usai rapat paripurna, Jumat (7/11/2025).

Kondisi penurunan anggaran ini dinilainya justru menjadi momentum bagi perusahaan daerah untuk memperkuat basis usaha dan memperluas peluang investasi. Kemandirian Perusda dinilai penting agar keuangan daerah tidak terlalu bergantung pada transfer dana dari pemerintah pusat, terutama di masa ketika pendapatan daerah mengalami fluktuasi.

Pemkab Kukar sendiri memiliki sejumlah Perusda yang berpotensi menjadi tulang punggung PAD. Namun, sebagian besar masih mengandalkan penyertaan modal dan belum mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan daerah. Kemudian, restrukturisasi tersebut berguna bagi bisnis dalam memperkuat tata kelola perusahaan agar lebih efisien dan berdaya saing.

“Kalau kita bicara soal kemandirian fiskal, itu tidak bisa hanya dari APBD. Perusda harus menjadi mesin ekonomi daerah yang produktif, tidak lagi sekadar lembaga penerima modal,” tegasnya.

Pemkab Kukar nantinya akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja seluruh Perusda untuk memastikan penggunaan modal daerah benar-benar menghasilkan dampak ekonomi. Hasil evaluasi tersebut akan menjadi dasar kebijakan penyertaan modal di tahun-tahun berikutnya.

Rendi menilai, tantangan efisiensi yang dihadapi Kukar saat ini dapat dijadikan pemicu untuk memperkuat kemitraan antara sektor publik dan dunia usaha. Perusda diharapkan mampu menjalin kerja sama strategis dengan investor, badan usaha milik desa (BUMDes), maupun pelaku UMKM lokal, agar ekonomi daerah dapat tumbuh lebih merata.

“Perlu sinergi dan inovasi dari sektor usaha daerah agar pembangunan tetap berjalan dan pendapatan daerah semakin kuat,” tambahnya.

“Kemandirian Perusda bukan hanya soal bisnis, tapi juga soal keberlanjutan pembangunan. Kalau mereka bisa tumbuh sehat, maka PAD meningkat, pelayanan publik juga ikut membaik,” pungkasnya.

[RWT | ADV PROKOM KUKAR]