Kaltimtoday.co, Samarinda - Potensi perekonomian di sektor kehutanan harus digali. Berkenaan dengan itu, Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Veridiana Huraq Wang meminta pemerintah untuk terus memberi perhatian khusus terhadap beberapa UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) di Kutai Barat (Kubar).

Beberapa waktu lalu, pihaknya berkesempatan untuk menyambangi UPTD KPHL Batu Rook dan UPTD KPHL Batu Ayau, Melak, Kubar. Veridiana menyampaikan bahwa, pemerintah perlu tahu apa saja kendala ketika melaksanakan program kerja dari KPHL demi menggali potensi ekonomi.

Salah satunya yang dihadapi adalah Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi (DBH DR). Sebab belum mengalir dan 9 tenaga teknis kehutanan terpaksa dirumahkan akibat gaji mereka tak bisa dibayar.

"Menurut keterangan Dishut Kaltim, DBH DR belum bisa direalisasikan, kondisi ini berakibat pada penggajian sehingga tidak sedikit karyawan yang dirumahkan," beber Veridiana beberapa waktu lalu.

Baca Juga: Pembentukan AKD DPRD Kaltim Tak Kunjung Rampung, Ayub Jelaskan Penyebabnya

 

Baca Juga: Gelar Sosper Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga di Bontang, Shemmy Tekankan Pentingnya Peran Keluarga dalam Pembangunan Bangsa dan Negara

Baca Juga: Pemprov Kaltim Sinkronkan Pokir DPRD dalam Penyusunan RKPD 2026

Baca Juga: Penjelasan KPU Kaltim Soal Bacalon Gubernur yang Belum Resmi Mundur dari DPRD

View this post on Instagram

Baca Juga: Akademisi Soroti Penurunan Keterwakilan Perempuan di DPRD Kaltim 2024-2029, Dorong Pengkaderan Parpol yang Berkualitas

Baca Juga: Hasanuddin Mas'ud dari Partai Golkar Jadi Ketua DPRD Kaltim Sementara

Baca Juga: 55 Anggota DPRD Kaltim Terpilih di Pemilu 2024 Resmi Dilantik: Golkar Raih Kursi Terbanyak, Keterwakilan Perempuan 8 Orang

Baca Juga: Pemprov Kaltim dan DPRD Sepakat Perkuat Pemberdayaan Tenaga Kerja Lokal Lewat Perda Ketenagakerjaan

Baca Juga: 79 Tahun Kemerdekaan RI, Ketua Komisi IV DPRD Kaltim Tekankan Kualitas SDM dan Pendidikan untuk Masa Depan Benua Etam 

Baca Juga: PPATK Ungkap Lebih dari Seribu Legislator DPR RI hingga DPRD Terlibat Judi Online

Baca Juga: DPRD Kaltim Bahas Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2023 dan Bentuk Tim Pembahas Pokok-Pokok Pikiran APBD-P 2024

Baca Juga: Koalisi Kemerdekaan Pers Kaltim Demo Tolak Revisi UU Penyiaran, Tak Ada Anggota Dewan yang Temui Massa

 

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Baca Juga: DPRD Kaltim Minta Disdikbud Putuskan Kedudukan SMAN 10 Samarinda, Jadi Sekolah Reguler atau Asrama

Berkaca pada hal itu, politisi dari Fraksi PDIP itu meminta pemerintah menaruh perhatian lebih. Mengingat beban kerja dan tanggung jawab yang ada untuk menjaga kelestarian lingkungan.

"Personel di lapangan kurang lebih banyak yang sudah pensiun, Komisi II akan mendorong Pemprov untuk membuat peraturan gubernur mendahului APBD. Ini merupakan solusi cepat dan sesuai dengan aturan hukum," tambahnya.

Sementara itu, Kepala UPTD KPHL Batu Rook, Haris Puji menyebutkan, KPHL tersebut baru terbentuk pada 2020. Berdasar kepada Peraturan Gubernur (Pergub) Kaltim Nomor 39/2019, ada luas lahan 649,761 hektare. Namun, KPHL itu hanya mempunyai 1 polisi hutan.

"Dari total luasan yang ditangani 649,761 hektare yang terbagi hutan lindung 444,972 hektare, hutan produksi terbatas 189,164 hektare, dan hutan produksi tetap 15,625 hektare, hanya memiliki 1 orang polisi kehutanan," jelas Haris.

Sedangkan UPTD KPHL Batu Ayau, Gazali Rahman turut membeberkan bahwa, pihaknya memohon ada peningkatan sarana dan prasarana agar kinerja KPHL bisa meningkat.

"Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja dan terlaksananya program kerja secara maksimal," tandas Gazali.

[YMD | RWT | ADV DPRD KALTIM]