Kaltimtoday.co, Samarinda - Potensi perekonomian di sektor kehutanan harus digali. Berkenaan dengan itu, Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Veridiana Huraq Wang meminta pemerintah untuk terus memberi perhatian khusus terhadap beberapa UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) di Kutai Barat (Kubar).

Beberapa waktu lalu, pihaknya berkesempatan untuk menyambangi UPTD KPHL Batu Rook dan UPTD KPHL Batu Ayau, Melak, Kubar. Veridiana menyampaikan bahwa, pemerintah perlu tahu apa saja kendala ketika melaksanakan program kerja dari KPHL demi menggali potensi ekonomi.

Salah satunya yang dihadapi adalah Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi (DBH DR). Sebab belum mengalir dan 9 tenaga teknis kehutanan terpaksa dirumahkan akibat gaji mereka tak bisa dibayar.

"Menurut keterangan Dishut Kaltim, DBH DR belum bisa direalisasikan, kondisi ini berakibat pada penggajian sehingga tidak sedikit karyawan yang dirumahkan," beber Veridiana beberapa waktu lalu.

Baca Juga: Jalan Rusak di Kelay Ancam Keselamatan Warga, DPRD Kaltim Minta Penanganan Darurat Segera Dilakukan

 

Baca Juga: DPRD Kaltim Ingatkan Pemprov: Penetapan UMP 2026 Bukan Soal Angka, Tapi Kepastian Hidup Pekerja

Baca Juga: Shemmy Permata Sari Sosialisasikan Perda Ketahanan Keluarga, Tekankan Peran Orangtua dalam Pembentukan Nilai

Baca Juga: Soal Konflik Agraria di Paser Berujung Penetapan Tersangka, Komisi I DPRD Minta PT PTPN IV Tak Perpanjang Kasus

View this post on Instagram

Baca Juga: DPRD Kaltim Janji Kawal Keresahan Atlet dan Masyarakat Soal Retribusi GOR Kadrie Oening

Baca Juga: Seragam Gratis untuk Pelajar Kaltim Belum Dibagikan, DPRD: Anggaran Belum Disahkan

Baca Juga: Pemprov-DPRD Kaltim Sepakati Perubahan KUA-PPAS 2025 Sebesar Rp 21,74 T

Baca Juga: Pemulihan Pasca Demo di Tengah Efisiensi, Ketua DPRD Kaltim: Tidak Ada Perbaikan, Hanya Pembersihan

Baca Juga: Seno Aji Instruksikan Pemulihan Pasca Demo, Minta Sekretariat Dewan Lakukan Perbaikan

Baca Juga: Kaltim Perkuat Layanan Kesehatan Lewat Dana Kompensasi Rp25 Miliar

Baca Juga: Keselamatan Masyarakat Terancam, DPRD Kaltim Tegas Stop Truk Tambang di Jalan Umum

Baca Juga: DPRD Kaltim Bahas Dua Raperda BUMD, Dorong Reformasi Tata Kelola dan Penguatan Ekonomi Daerah

 

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Baca Juga: Norhayati Klarifikasi Rumor Pergantian Sekwan DPRD Kaltim

Berkaca pada hal itu, politisi dari Fraksi PDIP itu meminta pemerintah menaruh perhatian lebih. Mengingat beban kerja dan tanggung jawab yang ada untuk menjaga kelestarian lingkungan.

"Personel di lapangan kurang lebih banyak yang sudah pensiun, Komisi II akan mendorong Pemprov untuk membuat peraturan gubernur mendahului APBD. Ini merupakan solusi cepat dan sesuai dengan aturan hukum," tambahnya.

Sementara itu, Kepala UPTD KPHL Batu Rook, Haris Puji menyebutkan, KPHL tersebut baru terbentuk pada 2020. Berdasar kepada Peraturan Gubernur (Pergub) Kaltim Nomor 39/2019, ada luas lahan 649,761 hektare. Namun, KPHL itu hanya mempunyai 1 polisi hutan.

"Dari total luasan yang ditangani 649,761 hektare yang terbagi hutan lindung 444,972 hektare, hutan produksi terbatas 189,164 hektare, dan hutan produksi tetap 15,625 hektare, hanya memiliki 1 orang polisi kehutanan," jelas Haris.

Sedangkan UPTD KPHL Batu Ayau, Gazali Rahman turut membeberkan bahwa, pihaknya memohon ada peningkatan sarana dan prasarana agar kinerja KPHL bisa meningkat.

"Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja dan terlaksananya program kerja secara maksimal," tandas Gazali.

[YMD | RWT | ADV DPRD KALTIM]