Kaltimtoday.co, Berau - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Berau mewaspadai potensi kerawanan di Pilkada 2024. Netralitas ASN, politik uang, dan pasokan listrik di pedalaman menjadi fokus utama pengawasan. Indeks Kerawanan Pemilihan (IKP)Berau berada di kategori sedang (30,53), namun Bawaslu terus berupaya menekan angka kerawanan.

Ketua Bawaslu Berau, Ira Kencana menyebut, IKP tersebut bertujuan untuk langkah pencegahan. Kemudian beberapa kerawanan yang disinyalir terjadi dapat dipetakan berdasarkan dari pengalaman pemilu serentak 2019 lalu.

"Bahwa banyak pelanggaran yang terjadi kemudian kita petakan, ini sebagai bentuk pencegahan kami," kata dia.

Dengan konsolidasi tersebut dapat menjadi sumber informasi bagi masyarakat agar dapat mengetahui berbagai macam kerawanan saat pemilu berlangsung.

Dengan tujuan, mengundang partisipasi untuk melakukan pengawasan. Agar nantinya para kepala daerah yang terpilih merupakan yang benar-benar sesuai dengan harapan masyarakat yang mempunyai integritas.

Ira mencontohkan beberapa kerawanan pemilu yang masuk dalam radar Bawaslu Berau antara lain politik uang, netralitas pegawai negeri sipil (ASN) dan persoalan pasokan listrik di kampung pedalaman.

Pasokan listrik menurut Ira juga penting, sebab penyelenggara dalam hal ini adalah KPU di kegiatan teknisnya saat ini menggunakan sistem berbasis jaringan dan aplikasi dalam hal perhitungan perolehan suara dan kegiatan lainnya. Sehingga sangat krusial apabila pasokan listrik tidak teraliri maksimal.

"Kalau tidak di-support dengan listrik yang cukup termasuk jaringan wifi itu merupakan kerawanan dan sudah kita petakan juga. Pengawas kita di tingkat TPS juga perlu dengan pasokan listrik dan jaringan yang memadai tersebut," tambahnya.

Dari pemaparan Bawaslu Kaltim diketahui jika IKP di Berau berada di kategori sedang sebesar 30,53. Angka ini menunjukkan jika segala hal yang berpotensi mengganggu dan menghambat penyelenggaraan pemilu masih dapat diantisipasi dan dicegah.

Berbanding terbalik dengan Provinsi Kaltim yang masuk dalam urutan kelima daerah rawan di Indonesia dengan IKP tinggi sebesar 77,04. Dasar inilah kemudian menjadi Bawaslu untuk melakukan konsolidasi menekan angka kerawanan yang kemungkinan terjadi.

Hadir pula dalam agenda, KPU Berau, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), tokoh dan organisasi masyarakat, perwakilan partai politik dan sejumlah organisasi mahasiswa.

[MGN | RWT]

Simak berita dan artikel Kaltim Today lainnya di Google News, dan ikuti terus berita terhangat kami via Whatsapp