Kaltimtoday.co - Indonesia menegaskan akan menghadapi kebijakan diskriminasi Uni Eropa terhadap komoditas kelapa sawit. Setelah kemenangan Indonesia di World Trade Organization (WTO), potensi banding dari Uni Eropa masih menjadi perhatian utama.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan bahwa Indonesia tidak gentar jika Uni Eropa memutuskan untuk mengajukan banding.

"Ini sudah keputusan. Kalau banding, itu cerita lain. Potensi banding memang selalu ada," ujar Airlangga di Jakarta pada Senin (20/1/2025).

Pertarungan panjang Indonesia melawan diskriminasi Uni Eropa akhirnya membuahkan hasil. Dalam laporan resmi yang dirilis WTO pada Jumat (10/1/2025), panel WTO menyatakan bahwa Uni Eropa telah melakukan diskriminasi yang merugikan minyak sawit dan biofuel asal Indonesia.

Keputusan WTO mengungkapkan bahwa Uni Eropa tidak melakukan evaluasi yang memadai terhadap data terkait alih fungsi lahan kelapa sawit berisiko tinggi (high ILUC-risk). Selain itu, terdapat kekurangan dalam penyusunan kriteria dan prosedur sertifikasi risiko rendah (low ILUC-risk) yang diatur dalam Renewable Energy Directive (RED) II.

Keputusan WTO juga mencakup temuan penting mengenai The French TIRIB (The Incentive Tax Relating to Incorporation Biofuels), insentif pajak untuk biofuel di Prancis. Dalam sistem ini, Uni Eropa hanya memberikan insentif kepada biofuel berbasis minyak rapeseed dan soybean, sementara biofuel dari kelapa sawit tidak mendapatkan perlakuan yang sama.

Panel WTO menyatakan bahwa kebijakan ini tidak adil dan menegaskan adanya diskriminasi terhadap biofuel berbasis kelapa sawit. Uni Eropa diminta untuk menyesuaikan kebijakan yang bertentangan dengan aturan WTO dalam waktu 60 hari.

Keputusan ini menjadi tambahan kekuatan bagi Indonesia dalam upayanya menentang kebijakan diskriminasi Uni Eropa, termasuk aturan baru European Union Deforestation Regulation. Airlangga menyebutkan bahwa momentum ini bisa dimanfaatkan untuk memperkuat strategi implementasi agar komoditas kelapa sawit tidak kembali mengalami diskriminasi.

"Ini membuktikan bahwa Indonesia punya kekuatan, dan keputusan WTO menegaskan bahwa mereka melakukan diskriminasi. Poin pentingnya ada di situ," kata Airlangga.

[RWT]