Kaltimtoday.co, Bontang - Sekretaris Fraksi PDIP Bontang, Winardi, menyampaikan interupsi kala DPRD menggelar Rapat Paripurna ke-3, Senin (16/12/2024) siang. Dalam kesempatan itu, Winardi mengkritisi persoalan penanganan sampah di Bontang yang menurutnya kian bermasalah.

Winardi menjelaskan, belakangan ini publik semakin menyoroti persoalan penanganan sampah di Bontang. Keluhan itu ada yang ia terima langsung, ada juga yang ia ketahui melalui unggahan media sosial warga.

Pemkot, sebutnya, mesti mengambil langkah konkret guna mengatasi persoalan ini. Bila persoalan ini dibiarkan berlarut, maka bisa mencoreng nama Bontang yang selama ini dikenal sebagai salah satu kota terbersih di Indonesia. Bahkan salah satu kota skala kecil terbersih di tingkat Asia Tenggara.

"Saya kira ini harus jadi perhatian bersama. Jangan dibiarkan berlarut. Masa Bontang yang selama ini dikenal sebagai kota terbersih tidak clear dalam penanganan sampah," kata Winardi dalam interupsinya.

Usai rapat, Winardi menjelaskan, ada sejumlah hal yang mesti jadi perhatian pemerintah dalam penanganan sampah di Bontang. Pertama, armada pengangkut sampah di sejumlah kelurahan di Bontang tak mengakomodir kebutuhan warga. Dari laporan yang ia terima, sejumlah kelurahan di Bontang Utara hanya punya 3-5 kendaraan pengangkut sampah. 

"Beberapa daerah [kelurahan] mungkin ini cukup, karena ada juga swadaya warga. Kalau daerah yang luas, padat penduduk seperti di [Kecamatan] Bontang Selatan dan Utara, ini tidak cukup mengakomodir," sebutnya.

Untuk itu, ia mengusulkan penambahan armada pengangkut sampah yang menyesuaikan kebutuhan tiap wilayah. Ini, kata dia, juga bisa berdampak positif sebab warga setempat bisa ikut diberdayakan sebagai petugas pengangkut sampah. 

Kedua, lokasi tempat pembuangan sampah menurutnya perlu ditambah. Penambahan ini, ujar pria yang akrab disapa Awin ini, selain memudahkan warga yang ingin membuang sampah— karena lokasinya tak terlalu jauh—, juga untuk menghindari penumpukan sampah di satu titik tertentu. 

Ketiga, retribusi. Awin menyebut bahwa warga mesir membayar retribusi pengelolaan sampah saban bulannya. Retribusi ini ditarik ketika warga membayar tagihan air PDAM.

Dengan adanya retribusi bulanan seperti ini, Awin menuntut pemerintah memperbaiki tata kelola pengelolaan sampah. Serta, mendesak mereka memberikan publik pelayanan terbaik. 

"Bontang ini, kan, dikenal sebagai kota bersih. Sementara persoalan sampah terus berulang. Jadi kontradiktif sekali, kota bersih tapi, kok, pengelolaan sampahnya masih bermasalah," katanya.

[RWT]

Simak berita dan artikel Kaltim Today lainnya di Google News, dan ikuti terus berita terhangat kami via Whatsapp