Kaltimtoday.co, Samarinda - BK DPRD Kaltim memberikan pesan khusus dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Badan Kehormatan (BK) DPRD se-Kaltim. Ia menyoroti penegakan etika dan kepastian sanksi bagi setiap pelanggaran yang terjadi di lingkungan DPRD kabupaten maupun kota.

Ketua BK DPRD Kaltim, Subandi mengatakan bahwa penyamaan standar sangat diperlukan agar proses penanganan pelanggaran etika di setiap daerah berjalan konsisten, objektif, dan tidak multitafsir. Menurutnya, keberlanjutan lembaga perwakilan rakyat sangat ditentukan oleh tata kelola etik yang kuat dan dihormati oleh seluruh anggota dewan.

Subandi menegaskan bahwa komitmen kolektif ini harus dibarengi dengan tindakan nyata. Ia menyebut, BK bukan sekadar lembaga administratif, tetapi menjadi penjaga moral yang menentukan wajah DPRD di mata masyarakat.  

"Setiap laporan pelanggaran harus diproses secara transparan dengan mengedepankan prinsip keadilan," tegasnya.

Dalam rakor tersebut, para perwakilan BK dari seluruh kabupaten/kota menilai bahwa kepastian sanksi merupakan aspek yang selama ini perlu diperkuat. Tanpa standar yang jelas, proses etik rentan dianggap subjektif dan berpotensi menimbulkan perbedaan penerapan antar daerah. Kesepakatan ini hadir sebagai upaya menghindari inkonsistensi tersebut.

Subandi menjelaskan bahwa publik menaruh harapan besar terhadap BK untuk menjaga marwah lembaga legislatif. Ia menyampaikan bahwa setiap anggota dewan harus memahami bahwa etika bukan hanya pedoman perilaku, tetapi menjadi fondasi kepercayaan masyarakat terhadap wakilnya di parlemen.

“Penegakan aturan harus dilakukan dengan tegas dan tanpa kompromi,” ujar Subandi.

Selain menyepakati penguatan standar etik, rakor juga membahas perlunya peningkatan kapasitas anggota BK. Hal ini dilakukan agar setiap proses pemeriksaan dan penilaian pelanggaran dapat berjalan profesional dan terukur, serta mampu menjawab dinamika politik yang terus berkembang.

Rakor kali ini menjadi momentum konsolidasi yang menunjukkan keseriusan BK se-Kaltim dalam menegakkan integritas. Peserta sepakat bahwa penguatan regulasi dan pembaruan mekanisme kerja harus terus dilakukan untuk memastikan standar etika yang diberlakukan mampu menjawab kebutuhan zaman.

"Semoga hasil rakor ini tidak hanya berhenti pada tataran kesepakatan, tetapi benar-benar diimplementasikan di masing-masing daerah," tutupnya.

[RWT | ADV DPRD KALTIM]