Kaltimtoday.co - Perguruan tinggi kini dapat menerima manfaat dari pengelolaan tambang sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Mineral dan Batu Bara (UU Minerba) yang baru disahkan. Namun, penerimaan manfaat ini akan diawasi oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang memiliki wewenang untuk melakukan audit terhadap kampus yang memperoleh keuntungan dari sektor tambang.

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Martin Manurung, menyatakan bahwa aturan lebih rinci terkait penerimaan manfaat tambang oleh kampus akan dimuat dalam peraturan pemerintah (PP) sebagai turunan dari UU Minerba.

"Para penerima manfaat nantinya menjadi objek pemeriksaan oleh BPK. Prinsipnya seperti itu, sementara detailnya akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah," ujar Martin, Rabu (19/2/2025).

Menurut Martin, kebijakan ini memiliki dampak positif bagi dunia pendidikan, terutama dalam meringankan beban biaya pendidikan mahasiswa. Dengan adanya manfaat dari sektor tambang, kampus dapat mengalokasikan dana tambahan untuk penelitian serta mengurangi kenaikan uang kuliah tahunan.

"Semangatnya adalah untuk meningkatkan riset dan menekan biaya kuliah agar tidak semakin tinggi. Detail implementasinya nanti akan diatur lebih lanjut," tambahnya.

Sesuai dengan UU Minerba yang telah direvisi, perguruan tinggi hanya dapat menerima manfaat dari pengelolaan tambang yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta perusahaan swasta yang ditunjuk oleh pemerintah.

Badan Legislasi DPR RI bersama pemerintah telah menyetujui revisi UU Minerba dan membawanya ke Rapat Paripurna untuk disahkan sebagai undang-undang. Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, mengungkapkan beberapa poin penting dalam revisi ini.

Salah satu perubahan signifikan dalam UU Minerba adalah mekanisme pemberian izin usaha pertambangan (IUP) dan wilayah izin usaha pertambangan (WIUP). Sebelumnya, izin usaha pertambangan hanya diberikan melalui mekanisme lelang. Namun, dalam aturan baru, selain tetap melalui lelang, izin juga dapat diberikan secara prioritas, terutama bagi pengusaha UMKM dan koperasi.

"Pemerintah kini memiliki skema prioritas dalam pemberian izin tambang untuk memastikan keadilan bagi UMKM dan koperasi," ujar Supratman dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/2/2025).

Dengan adanya skema baru ini, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memiliki kewenangan untuk menentukan pihak yang berhak mengelola tambang.

"Pembagian sumber daya alam yang kita miliki harus mencakup semua komponen bangsa, termasuk BUMD di daerah penghasil tambang. Menteri ESDM akan mengoordinasikan hal ini untuk mendukung pengembangan ekonomi di masing-masing wilayah," jelasnya.

Poin penting lainnya dalam revisi UU Minerba adalah penghapusan usulan DPR untuk memberikan izin langsung kepada perguruan tinggi dalam mengelola tambang. Pemerintah dan DPR akhirnya sepakat bahwa kampus hanya akan menerima manfaat dari pengelolaan tambang tanpa diberikan izin langsung.

"Awalnya, DPR mengusulkan agar perguruan tinggi bisa mendapatkan konsesi tambang. Namun, setelah diskusi lebih lanjut, disepakati bahwa perguruan tinggi tidak akan diberikan izin langsung untuk mengelola tambang," kata Supratman.

Sebagai gantinya, manfaat dari pengelolaan tambang akan diberikan melalui BUMN, BUMD, atau perusahaan swasta yang mendapatkan penugasan dari pemerintah. Manfaat ini bisa berupa dana riset serta beasiswa bagi mahasiswa yang membutuhkan.

Selain perguruan tinggi, organisasi masyarakat (ormas) keagamaan juga tetap dapat memperoleh izin usaha tambang. Namun, izin tersebut diberikan melalui skema prioritas tanpa melalui proses tender.

"Ini adalah beberapa poin utama yang telah disepakati antara pemerintah dan DPR dalam revisi UU Minerba kali ini. Terima kasih atas kerja sama semua pihak yang terlibat," tutup Supratman.

[RWT]

Simak berita dan artikel Kaltim Today lainnya di Google News, dan ikuti terus berita terhangat kami via Whatsapp