Oleh: Fath. A. Damayanti, S.Si (Pemerhati Lingkungan dan Politik)

Pemberlakuan new normal atau kenormalan baru selama pandemi virus corona yang direncanakan pemerintah dinilai belum tepat. Sebab Indonesia masih belum aman dari penyebaran Covid-19. Pengajar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia dr. Iwan Ariawan menyampaikan, dengan jumlah kasus yang masih terbilang tinggi maka penerapan new normal beresiko tinggi terhadap makin masifnya penyebaran virus corona. Pengajar Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran dr. Panji Fortuna Hadisoemarto juga menilai pemerintah seharusnya fokus pada menekan angka kasus virus corona dahulu ketimbang berpikir melonggarkan aturan demi ekonomi. Menurut Panji, perekonomian Indonesia pun akan sulit berjalan kalau wabah belum diatasi karena kesehatan masyarakat perlu diperkuat lebih dulu. Sepakat dengan hal itu, Iwan menambahkan, pemerintah seharusnya memikirkan kesehatan masyarakat terlebih dulu ketimbang ekonomi. Untuk itu, Panji dan Iwan sama-sama berharap agar pemerintah mengutamakan mengatasi Covid-19 secara benar. Selain itu, mereka juga meminta pemerintah berkata jujur dan transparan dengan situasi yang sebenarnya terjadi (cnnindonesia.com, 22/6/2020).

Sejumlah pakar dan praktisi kesehatan menduga pembukaan sembilan sektor ekonomi dan wacana adaptasi kebiasaan baru atau AKB di tengah masyarakat menyebabkan kenaikan kasus Covid-19 di atas seribu per hari pada sepekan terakhir. Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Hermawan Saputra menuturkan sikap gegabah pemerintah dalam membuka kembali sembilan sektor ekonomi dan penerapan AKB menimbulkan persepsi yang keliru di tengah masyarakat ihwal pencegahan penyebaran transmisi lokal virus corona. Hermawan berpendapat sejumlah masyarakat pada akhirnya menganggap langkah itu menunjukkan kondisi yang sudah kembali normal seperti sebelum adanya pandemi Covid-19.  Adapun, sembilan sektor yang ditetapkan untuk dibuka kembali meliputi pertambangan, perminyakan, industri, konstruksi, perkebunan, pertanian dan peternakan, perikanan, logistik dan transportasi barang (kabar24.bisnis.com, 21/6/2020).

Indonesia pun tak ketinggalan untuk penerapan new normal, dengan terlihatnya pelonggaran pembatasan sosial skala besar (PSBB) di tengah-tengah masyarakat yang bahkan belum siap. Beberapa negara yang menerapkan konsep new normal juga tak berjalan optimal, seperti Korea Selatan yang mengungkapkan kesiapan diri untuk melakukan New Normal, seperti anjuran WHO namun pada akhirnya Korea Selatan malah mencatat kembali kasus baru virus corona. Tokyo, Jepang juga mengalami peningkatan kasus pasca pemerintah mencabut pembatasan di Fukuoka. 

Demikian pula di Pakistan, India, Iran, Meksiko, merupakan negara-negara yang dianggap gagal dalam menerapkan new normal. Menurut Direktur Eksekutif Center for Clinical Epidemiology & Evidence-Based Medicine FKUI-RSCM, Tifauzia Tyassuma, tidak ada satupun negara yang berhasil menerapkan new normal tanpa menyelesaikan masalah kesehatan terlebih dahulu.

Meningkatnya jumlah kasus virus corona dianggap sebagian masyarakat akibat dibukanya penerapan new normal, dimana masyarakat dapat melakukan aktivitas seperti biasa dengan tetap menjaga protokol kesehatan dan dibukanya beberapa fasilitas umum untuk peningkatan ekonomi. Di masa transisi seperti Jakarta masyarakat hampir bisa berkegiatan normal, karena berbagai pusat perbelanjaan sudah dibuka dan transportasi umum pun mulai diperbanyak. Kondisi jalanan pun sudah mulai macet seperti masa sebelum PSBB dimulai. Hal ini justru membuka peluang semakin melebarnya penyebaran virus dengan ukuran mencapai 125 nanometer ini. Namun Pemerintah mengklaim bahwa lonjakan kasus yang terjadi karena faktor tes masif dan pelacakan agresif yang dilakukan oleh pemerintah. 

Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan DKI Jakarta Ani Ruspitawati mengatakan lonjakan penambahan kasus harian ini karena tertundanya hasil pemeriksaan sampel dari beberapa laboratorium swasta. Melalui saluran resmi Pemerintah Provinsi di YouTube, Ani mengungkapkan mengapa lonjakan kasus positif tersebut paling tinggi. Akibatnya, hasil tes meningkat dengan pesat karena pelaporannya baru disampaikan pada hari Selasa. Sejumlah pakar mengungkapkan lonjakan tersebut terjadi karena masih ada penularan akibat suasana lebaran yang masih terjadi saling mengunjungi.

Negara tentu mempunyai peranan besar dalam penanganan wabah pandemi virus corona ini, sehingga diperlukan usaha yang optimal, koordinasi dengan pihak-pihak terkait, sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, keterbukaan informasi dan pengumpulan data yang akurat, kesiapan fasilitas kesehatan dan tenaga medis, termasuk kesiapan dari sisi anggaran. Menjadi tanggung jawab negara untuk melakukan tes dan pelacakan untuk memastikan individu yang telah terinfeksi virus tersebut tidak menularkan kepada orang-orang yang sehat. 

Meminta masyarakat untuk  mematuhi protokol kesehatan, seperti menjaga jarak, menggunakan masker, dan mencuci tangan tidak lantas mengurangi penyebaran virus covid-19 jika tidak dibarengi dengan penanganan yang tepat dari Pemerintah. Negara juga mempunyai tanggungjawab untuk mencari solusi yang tepat bagi pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak pembatasan selama masa karantina. Kelesuan ekonomi yang dialami pelaku ekonomi raksasa / kapitalis tidak menjadi pendorong kuat pemerintah memberlakukan new normal dengan risiko mengorbankan keselamatan jiwa masyarakat luas. 

Apalagi Indonesia untuk sampai pada puncak pandemi saja belum, sehingga penerapan new normal perlu menjadi pertimbangan dalam-dalam. Pemerintah melakukan koordinasi dengan para ahli maupun pakar medis terkait kebijakan yang akan diambil dalam wabah seperti ini, jangan sampai kebijakan yang ada justru memberikan kemudharatan bagi masyarakat dan negara. 

Dalam Islam, seorang Pemimpin berperan sebagai raa’in dan junnah akan bertanggungjawab dalam penanganan wabah baik dari fasilitas kesehatan, obat-obatan, APD, sampai kepada pemenuhan kebutuhan masyarakat yang terdampak wabah secara langsung ataupun tidak langsung. 

Sumber daya alam akan dikelola sesuai dengan ekonomi islam, sehingga negara tidak perlu sampai berhutang ke negara lain untuk menangani wabah. Saat terjadi wabah maka pembiayaan diambil dari pos fa’i dan kharaj, jika tidak mencukupi maka dapat diambil dari keuntungan kepemilikan umum. Negara tidak akan bergantung pada investasi asing, karena pengelolaan SDA sesuai dengan ekonomi islam akan mampu memperkuat ekonomi Negara. 

Dengan penerapan sistem Islam, masyarakat akan sejahtera, keamanan terjaga, kebutuhan terpenuhi, tanpa ada intervensi dari asing karena negara akan memenuhi segala kebutuhan dan pembiayaan dari pengelolaan sumber daya alam yang dimiliki oleh negara dan sesuai syariat Islam. Selain itu sebagai seorang muslim maka senantiasa untuk mengambil hikmah atas semua musibah, termasuk wabah pandemic covid-19, menyadari sudah saatnya kembali kepada aturan Allah SWT. 

Wabah ini adalah bukti kekuasaan Allah, kesombongan negeri-negeri kufur tumbang karena tersungkurnya ekonomi mereka. Hal ini menjadi penyemangat bagi kaum muslim yang sedang berjuang bahwa pertolongan Allah SWT semakin dekat. Wallahua’lam bishawab.(*)