Kaltimtoday.co, Samarinda - Hasil temuan laporan hasil pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kaltim menuai sorotan dari Komisi II DPRD Kaltim.

Hal itu dibahas ketika berlangsung diskusi mengenai hasil pemeriksaan BPK terhadap BUMD Kaltim yang digelar belum lama ini di Kantor BPK RI Perwakilan Kaltim, Jalan M Yamin Samarinda. Wakil Ketua Komisi II, Baharuddin Demmu mengungkapkan bahwa temuan LHP BPK mesti direspons oleh Pemprov Kaltim sebelum 60 hari.

"Terutama BUMD dan aset yang menjadi mitra di Komisi II. Harapannya begitu. Jadi harus dijawab tuntas. Kalau enggak dijawab, kemudian hari bisa menjadi permasalahan hukum," beber Baharuddin belum lama ini.

Legislator asal Dapil Kukar itu juga menjelaskan bahwa, selama ini Komisi II mengaku kadang tak puas atas jawaban-jawaban Pemprov ketika muncul pertanyaan perihal hasil temuan BPK. Berangkat dari ketidakpuasan itu, pihaknya berinisiatif untuk menyambangi BPK RI Perwakilan Kaltim demi membahas hal tersebut.

"Malah kadang tidak pernah diperlihatkan. Ketidakpuasan jawaban-jawaban itu kami bersilaturahmi ke BPK," tambah Baharuddin.

Sementara itu, anggota Komisi II Nidya Listiyono atau Tiyo turut menjelaskan bahwa keterlibatan DPRD Kaltim terhadap pengawasan BUMD harus lebih kuat. Selama ini, Komisi II menilai BUMD kurang transparan.

"Ketika butuh modal minta persetujuan, tapi ketika permasalahan kita tidak bisa masuk," beber Tiyo.

Melalui pertemuan tersebut, Tiyo meminta agar Komisi II bisa mempunyai keterlibatan dalam suatu peraturan daerah (perda) mengenai pengawasan BUMD. Hal itu pun disampaikan langsung ke pihak BPK RI Perwakilan Kaltim. Pihaknya ojn meminta petunjuk dari BPK.

Sementara itu, Ketua BPK RI Perwakilan Kaltim, Dadek Nandemar menyebutkan bahwa, pertemuan tersebut dam rangka tindak lanjut dari saran pimpinan BPK RI, Harry Azhar Aziz.

"Jadi yang disampaikan pimpinan, kalau ada yang kurang jelas dari laporan pemeriksaan bisa datang kepada kami untuk bertanya. Nah ini yang dilakulan oleh DPRD Kaltim," jelas Dadek.

Dadek mengapresiasi pertemuan itu. BPK dan DPRD adalah lembaga tinggi negara. Dan DPRD Kaltim mempunyai peranan demi mengawasi pemerintah. Sedangkan BPK memeriksa keuangan.

"Ini cukup baik, dan saya banyak menerima informasi sebagai bahan pemeriksaan kami dimasa yang akan datang," pungkas Dadek.

[YMD | RWT | ADV DPRD KALTIM]