Kaltimtoday.co, Tenggarong - Program Sekolah Rakyat yang digagas oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) melalui Dinas Sosial terus menjadi perhatian sejumlah pihak, termasuk Komisi IV DPRD Kukar. Sosialisasi menyeluruh sangat diperlukan agar program ini bisa tepat sasaran dan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.

Anggota Komisi IV DPRD Kukar, Sopan Sopian, menyampaikan jika sosialisasi tidak dilakukan secara maksimal, program ini berisiko tidak diketahui masyarakat luas. Akibatnya, penerima manfaat bisa tidak sesuai dengan tujuan awal, bahkan membuka celah masuknya peserta dari kalangan yang sebenarnya tidak berhak.

“Kalau tidak ada sosialisasi tentang hal ini, akan berdampak, misalnya, orang tidak banyak tahu. Akhirnya yang masuk bisa sembarang orang. Bisa saja dari kalangan mampu atau hanya karena faktor kekeluargaan,” tegas Sopan.

Dia menjelaskan, Sekolah Rakyat harus diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu yang benar-benar memiliki kemauan untuk melanjutkan pendidikan. Selain itu, peran orang tua juga dinilai penting untuk mendorong anak-anak agar mau mengikuti pendidikan alternatif tersebut.

Terkait anggaran Sekolah Rakyat, Politisi dari fraksi Gerindra ini juga mengungkapkan bahwa DPRD saat ini belum secara spesifik membahas anggaran untuk Sekolah Rakyat dalam rapat formal. Namun, ia memastikan bahwa DPRD tetap mendukung sektor pendidikan melalui alokasi 20 persen dari total anggaran daerah, sesuai amanat konstitusi.

“Untuk pembahasan anggaran secara khusus memang belum ada. Tapi dari 20 persen anggaran pendidikan di Kukar, Insya Allah Komisi IV akan selalu memberi atensi untuk program seperti ini,” jelasnya.

Komisi IV DPRD Kukar nantinya berencana untuk duduk bersama Dinas Sosial dan Dinas Pendidikan guna membahas lebih rinci soal mekanisme pelaksanaan Sekolah Rakyat. Hal itu bertujuan untuk mengetahui lebih lanjut dan memastikan tahapan dan persyaratan program tersebut benar-benar jelas dan terukur sebelum diimplementasikan lebih luas.

“Kami akan duduk bersama dengan pihak-pihak terkait. Kami ingin mendengarkan hal-hal teknis, termasuk syarat dan tahapan masuk ke Sekolah Rakyat itu seperti apa,” tambahnya.

Kehadiran Sekolah Rakyat diharapkan menjadi wadah yang membawa manfaat bagi anak-anak Kukar yang belum tersentuh pendidikan formal. 

“Harapan kami, tidak ada lagi anak di Kutai Kartanegara yang tidak sekolah. Dengan adanya program ini, semua anak wajib mendapatkan kesempatan untuk bersekolah,” pungkasnya.

[RWT | ADV DPRD KUKAR]