Kaltimtoday.co, Samarinda - Komisi X DPR RI bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) saling bersinergi mengedukasi generasi muda dalam menangkal hoaks dan misinformasi.  

Kegiatan tersebut diselenggarakan di Hotel Ibis Samarinda, yang difasilitasi langsung oleh Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian yang merupakan Anggota DPR Dapil Kaltim, Rabu (16/7/2025).

Hetifah dalam sambutanya melalui zoom meeting, mengapresiasi semangat generasi muda yang mengikuti sosialisasi tersebut.

"Kami sangat mengapresiasi semangat anak-anak muda di Kaltim yang hadir dan aktif dalam kegiatan ini. Ini bukti bahwa semangat literasi digital sudah mulai tumbuh dan harus terus dibina. Kolaborasi seperti ini penting untuk membekali mereka agar tidak mudah terjebak dalam misinformasi atau hoaks,” tegasnya.

Ia mengatakan, generasi muda adalah garda terdepan dalam menjaga ekosistem informasi yang sehat. Di tengah derasnya arus digital, kemampuan untuk menyaring informasi dan menangkal hoaks menjadi hal yang sangat krusial.

"Literasi digital bukan hanya menjadi kebutuhan, melainkan menjadi keharusan dalam membentuk generasi masa depan yang tangguh dan berpikiran kritis," bebernya.

Disamping itu, Peneliti Pusat Riset Masyarakat dan Budaya BRIN, Ubaidillah menilai bahwa kerja sama antara DPR RI dan BRIN memang diarahkan kepada kalangan anak muda atau akar rumput. Sebab, generasi muda juga salah satu kelompok yang rentan terhadap pemberitaan hoaks.

Ia melihat, sosialisasi mengenai penanganan hoaks dan kemampuan mengonfirmasi data riset sebagai hal yang sangat strategis. Generasi muda juga punya potensi besar untuk menyebarkan informasi yang benar kepada masyarakat yang lebih luas.

"Jika kita merasa ragu terhadap sebuah informasi, kita bisa mencarinya melalui berbagai platform cek fakta. Saat ini sudah banyak lembaga seperti MAFINDO, Kominfo, media massa seperti Liputan6, Tempo, memiliki laman cek fakta," imbuhnya.

Menurutnya, sangat penting bagi masyarakat dari semua kalangan untuk memiliki kesadaran dan kemampuan mengecek informasi secara akurat.

"Setidaknya, mereka harus bisa menunda kepercayaan atau keputusan terhadap informasi yang belum terverifikasi. Itu adalah langkah paling aman," tutupnya.

[RWT | ADV]