Kaltimtoday.co, Tenggarong - Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) terus mencari terobosan untuk memastikan layanan kesehatan menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Salah satu langkah yang diambil adalah memanfaatkan program Corporate Social Responsibility (CSR) dari sektor swasta untuk mendukung implementasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar, Sunggono menjelaskan, inisiatif ini ditujukan untuk membantu pembiayaan peserta JKN, khususnya bagi Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja atau peserta mandiri.

Menurutnya, CSR menjadi salah satu solusi efektif untuk mendukung layanan kesehatan yang inklusif dan berkesinambungan.

“Melalui keterlibatan sektor swasta, kami berharap semakin banyak warga Kukar yang terlayani program JKN, sehingga akses kesehatan lebih merata,” ujarnya.

Pemkab Kukar juga mencatat pencapaian signifikan dalam mendukung Universal Health Coverage (UHC). Pada 2024, Kukar berhasil mencatatkan 98,18 persen kepesertaan JKN, melebihi target nasional sebesar 98 persen.

Atas prestasi ini, Kukar bersama 33 provinsi dan 446 kabupaten/kota di Indonesia menerima penghargaan atas kontribusi mereka terhadap UHC.

“Capaian ini merupakan bukti nyata dedikasi seluruh pihak yang terlibat dalam memastikan layanan kesehatan bagi masyarakat Kukar,” imbuhnya.

Namun, ia menekankan pentingnya validasi dan sinkronisasi data peserta JKN untuk memastikan program ini benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan. Pemerintah desa dan ketua RT diminta terlibat aktif dalam proses verifikasi data.

"Peran ketua RT sangat penting karena mereka memiliki pemahaman langsung terhadap kondisi warga,” tambahnya.

Selain mengandalkan CSR, Pemkab Kukar juga mengalokasikan anggaran dari APBD untuk mendukung keberlanjutan program JKN. Langkah ini sejalan dengan visi Kukar Idaman, yang berkomitmen menyediakan akses kesehatan yang merata bagi seluruh masyarakat.

Keterlibatan sektor swasta tidak hanya membantu pembiayaan, tetapi juga menjadi wujud tanggung jawab sosial perusahaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Kami optimistis, kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat akan semakin memperkuat pelaksanaan JKN. Tahun 2025 diharapkan menjadi awal era baru pelayanan kesehatan yang lebih inklusif dan berkualitas,” kata Sunggono.

Berdasarkan data BPJS Kesehatan Cabang Kukar, hingga 1 Desember 2024, sebanyak 143.925 jiwa terdaftar sebagai peserta PBPU dan BP mandiri. Rata-rata pertumbuhan peserta mencapai 2.433 jiwa per bulan.

Dengan proyeksi tambahan peserta sekitar 1.500 jiwa setiap bulan, jumlah peserta PBPU dan BP diperkirakan meningkat menjadi 161.925 jiwa pada akhir 2025.

[RWT]