Kaltimtoday.co, Tenggarong - Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Aulia Rahman Basri menegaskan arah baru pembangunan desa berbasis ekonomi progresif, koperasi, dan penguatan anggaran di tingkat RT yang akan dijalankan mulai 2025. Pesan tersebut disampaikan saat menghadiri pelantikan Kepala Desa PAW Makarti pada Kamis (27/11/2025).

Aulia menjelaskan bahwa pemerintah pusat kini menerapkan arsitektur fiskal desa yang berbeda dari pola sebelumnya. Melalui kebijakan Presiden Prabowo Subianto, pendanaan desa diarahkan untuk lebih langsung dan konkret, sehingga mampu mempercepat pemerataan ekonomi hingga ke pelosok.

Di Makarti, konsep tersebut akan diterapkan melalui penguatan Koperasi Merah Putih yang ditargetkan menjadi pusat produksi dan pengolahan komoditas lokal. Aulia menegaskan bahwa koperasi bukan sekadar lembaga, tetapi motor utama dalam membangun ekonomi desa secara mandiri.

Ia mencontohkan bagaimana desa dapat membangun pabrik minyak goreng mini berbahan baku sawit lokal. Dengan pengolahan mandiri, harga bisa lebih murah dan keuntungan dapat kembali ke masyarakat. Desa juga dapat mengembangkan kandang ayam petelur untuk memenuhi kebutuhan telur warga.

“Intinya sederhana, bahan baku dari kita, diolah oleh kita, hasilnya juga kembali ke kita,” ujarnya.

Menurut Aulia, penguatan ekonomi desa akan berjalan maksimal jika selaras dengan visi Kukar Idaman Terbaik 2025–2030, terutama melalui konsep One Village One Product (OVOP). Setiap desa diharapkan mampu memiliki produk unggulan yang membuka lapangan kerja serta memperkuat identitas ekonomi lokal.

Di luar sektor ekonomi, Aulia juga menekankan pentingnya program Rp 150 juta per RT yang akan mulai digulirkan. Ia menegaskan bahwa program ini tidak boleh hanya menghasilkan kegiatan seremonial, tetapi harus menyentuh kebutuhan mendasar masyarakat.

“Pastikan setiap RT punya kegiatan yang benar-benar bermanfaat. Bisa menyediakan pengajar mengaji, bisa memastikan tidak ada warga yang kelaparan. Pemerintah harus hadir, bukan hanya saat pemilu,” tegasnya.

Ia meminta agar musyawarah RT dilakukan lebih terbuka dan inklusif, melibatkan sebanyak mungkin warga. Usulan yang dihasilkan harus mencerminkan kebutuhan nyata, bukan sekadar proyek rutin.

Aulia menyebut bahwa meski dana cukup besar, sehingga ketua RT diberi kepercayaan penuh untuk mengelola dana dengan bijak, selama tetap berada pada koridor kebutuhan sosial warga.

“juknis terpenting adalah hati nurani.” tutupnya.

[RWT | ADV PROKOM KUKAR]