Kaltimtoday.co - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu'ti, menegaskan bahwa pemerintah belum memiliki rencana untuk menghapus keberadaan guru honorer. Menurutnya, guru honorer masih memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung sistem pendidikan di Indonesia.

"Kami belum ada rencana untuk menghapus guru honorer," ungkap Abdul Mu'ti saat ditemui di Balai Guru Penggerak Provinsi Sumatera Selatan, Palembang, pada Jumat (1/11/2024). 

Abdul Mu'ti menjelaskan bahwa guru honorer membantu mengatasi dua masalah utama dalam pendidikan di Indonesia, yaitu distribusi tenaga pengajar di berbagai wilayah dan ketersediaan guru untuk beberapa mata pelajaran tertentu. 

"Secara nasional, jumlah guru kita sebenarnya sudah mencukupi. Tantangannya adalah bagaimana mendistribusikan guru secara merata," tambahnya.

Ia juga menyebut bahwa pemerintah mungkin akan merekrut lebih banyak guru honorer untuk mengisi kekosongan tenaga pengajar pada bidang studi tertentu, tergantung pada alokasi anggaran yang tersedia.

"Jika anggaran memungkinkan, kami bisa membuka rekrutmen guru honorer untuk beberapa bidang studi yang masih kekurangan pengajar," ujarnya.

Abdul Mu'ti juga menguraikan tiga strategi untuk meningkatkan kualitas guru di Indonesia. Pertama, terkait dengan sertifikasi guru. Pemerintah akan menyediakan beasiswa bagi guru yang belum memiliki gelar Diploma 4 (D-4) atau Sarjana (S-1) agar mereka bisa melanjutkan pendidikan.

Kedua, peningkatan kompetensi guru di empat bidang, yaitu kompetensi akademik, kompetensi pedagogik, kompetensi sosial, dan kompetensi moral.

Ketiga, peningkatan kesejahteraan guru. Abdul Mu'ti menegaskan bahwa kualitas pengajaran sangat dipengaruhi oleh kesejahteraan guru.

Dalam rangka menyambut Hari Guru Nasional (HGN) yang diperingati setiap tanggal 25 November, Mendikdasmen meluncurkan program Bulan Guru Nasional sebagai bentuk apresiasi kepada para pendidik.

Lebih lanjut, Abdul Mu'ti menambahkan bahwa Presiden Prabowo Subianto memiliki visi untuk membangun sumber daya manusia yang unggul melalui pendidikan. Salah satu upayanya adalah dengan memberlakukan wajib belajar selama 13 tahun.

"Saat ini, kita sedang berupaya untuk memperluas akses pendidikan bagi semua anak Indonesia dan akan memberlakukan program wajib belajar 13 tahun," ungkapnya.

[RWT]

Simak berita dan artikel Kaltim Today lainnya di Google News, dan ikuti terus berita terhangat kami via Whatsapp