Kaltimtoday.co, Samarinda - Minimnya literasi politik di berbagai lapisan masyarakat dinilai menjadi salah satu faktor yang menghambat peningkatan kesejahteraan sosial di Kalimantan Timur. Tanpa pemahaman yang utuh mengenai proses politik, masyarakat sering kali tidak terlibat aktif dalam pengawasan kebijakan maupun dalam mendorong lahirnya keputusan publik yang berpihak pada mereka.

Anggota DPRD Kaltim, Sapto Setyo Pramono, menyebut bahwa kualitas kebijakan berbanding lurus dengan kualitas kultur politik yang berkembang. Semakin rendah pemahaman masyarakat mengenai proses politik, semakin besar potensi munculnya kebijakan yang tidak efektif.

“Kalau kita bicara kesejahteraan sosial, tidak mungkin dilepaskan dari kondisi politiknya. Politik yang tidak sehat akan menghasilkan kebijakan yang tidak menyentuh kebutuhan publik,” ujarnya.

Sapto menilai kualitas sumber daya manusia dalam dunia politik masih belum merata. Politisi dituntut memahami nilai kebangsaan dan mampu menerjemahkannya ke dalam kebijakan, namun hal itu belum sepenuhnya terlihat di lapangan.

Menurutnya, kebijakan yang lahir dari proses politik yang kuat akan bermartabat dan tepat sasaran. Namun tanpa kapasitas serta etika yang baik, politik justru menjadi hambatan dalam mewujudkan kesejahteraan.

“Kalau kualitas politiknya buruk, bagaimana bisa kesejahteraan sosial yang baik terwujud?” tegasnya.

Salah satu solusi yang ia tekankan adalah memperluas penerapan Permendagri Nomor 36 Tahun 2010 tentang pembinaan wawasan politik bagi masyarakat. Selama ini, pendidikan politik cenderung terfokus pada mahasiswa, sementara kelompok usia yang lebih muda jarang tersentuh.

Sapto mengusulkan agar pendidikan politik aplikatif mulai diperkenalkan sejak jenjang SMP dan SMA, sehingga generasi muda terbiasa memahami fungsi politik sebagai instrumen kesejahteraan.

“Masyarakat perlu tahu apa itu politik, bagaimana berpolitik secara etis, dan bagaimana politik menjadi alat untuk menciptakan kesejahteraan sosial,” jelasnya.

Menurut Sapto, meningkatkan pendidikan politik akan menciptakan masyarakat yang lebih kritis, partisipatif, dan mampu mendorong lahirnya kebijakan publik yang tepat. Dengan demikian, pembangunan sosial di Kaltim dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

[RWT | ADV DPRD KALTIM]