Kaltimtoday.co, Samarinda - Staf Ahli Bidang Pemerintahan di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Suhajar Diantoro turut menghadiri Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kaltim tahun 2019-2023 serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kaltim tahun 2020 di Pendopo Etam, Kantor Gubernur Kaltim.

Suhajar mewakili Menteri Dalam Negeri (Kemendagri) Tito Karnavian. Kepada awak media, Suhajar menyampaikan bahwa Musrenbang dilaksanakan karena pengelola pembangunan itu adalah suatu hal yang memang berat yakni mengelola paradoks pembangunan.

"Kenapa disebut paradoks? Karena di satu sisi, sumber daya terbatas. Anggaran terbatas. Keterbatasan sumber daya ini berhadapan dengan keinginan yang tidak terhingga dan usulan yang banyak," ungkapnya pada Kamis (22/4/2021).

Perencanaan hari ini diharapkan bisa menemukan kesepakatan apa yang menjadi prioritas. Disampaikan Suhajar, ujung prioritas harus diarahkan ke visi dan misi gubernur. Oleh sebab itu, dia menilai bahwa Musrenbang menjadi forum untuk menguji kesetiaan rencana kerja organisasi perangkat daerah.

Baca Juga: Wamen LHK ke UNMUL, Ajak Mahasiswa Ambil Peran dalam Transformasi Hutan Hujan Tropis di IKN

 

Baca Juga: Rute Baru Penerbangan Samarinda - Bali Mulai 26 April 2024, Cek Jadwal dan Harga Tiketnya

Baca Juga: Lawan Dominasi Andi Harun, Golkar-Demokrat Ancang-Ancang Koalisi di Pilkada Samarinda 2024

Baca Juga: KPU Samarinda Resmi Buka Pendaftaran PPK, Gajinya Rp 2,2 hingga 2,5 Juta

View this post on Instagram

Baca Juga: Rawan Kecelakaan, Polisi Larang Truk Muatan Berlebih Melintas di Gunung Manggah

Baca Juga: Oknum Kejaksaan Kaltim Diduga Terlibat Perselingkuhan, Pelapor Ingin Diberhentikan Secara Tak Hormat

Baca Juga: Suhu Panas di Samarinda Rata-Rata Capai 33-34 Derajat, Ini Penjelasannya

Baca Juga: Sudah Kena Pajak, Cek Harga Tiket Konser Sheila On 7 Samarinda Juli 2024

Baca Juga: Sudah Rilis! Cek Harga Tiket dan Seatplan Konser Sheila On 7 Samarinda Juli 2024

Baca Juga: Pilkada Samarinda 2024 Siap Digelar dengan Anggaran Rp 17 Miliar, Andi Harun Minta Kinerja Bawaslu dan KPU Diperkuat

Baca Juga: Mahyudin: PDRB Kaltim Jangan Hanya Bertumpu pada Tambang, SDM Harus Disiapkan

Baca Juga: Pasca Insiden Mobil Terbakar, Mal SCP Samarinda Komitmen Pasang Sistem Sprinkler untuk Area Parkir

 

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Baca Juga: Total Daya Tampung PPDB 2024 Jenjang SMA/SMK Samarinda Capai 11.261 Kuota

"Termasuk juga karena ada perubahan RPJMD, untuk menguji konsistensi dan kesetiaan rencana yang disebut dengan rencana strategis (Renstra). Apakah Renstra yang dibuat oleh dinas-dinas provinsi atau rencana kerja tahunan sudah seiring dengan RPJMD Pak Gubernur? Kalau tidak, enggak bisa," bebernya kepada awak media.

Selain itu, forum ini turut menguji pemahaman para pihak di tingkat kabupaten dan kota terhadap RPJMD gubernur. Jika usulan yang dibawa tidak sesuai dengan visi-misi gubernur, maka tak bisa diakomodir. Sehingga, titik kunci yang strategis dalam Musrenbang ini adalah melahirkan kesepakatan bersama ke mana arah prioritas pembangunan akan dibawa.

"Pak Mendagri mengapresiasi kepada gubernur dan kawan-kawan di provinsi. Karena tema musrenbang ini sudah sangat in-line dengan kebijakan Pak Presiden mendukung IKN, dan sebagainya," lanjut Suhajar.

Kemendagri telah mengevaluasi rencana perubahan RPJMD tersebut. Pihaknya juga menyadari bahwa apa yang dilakukan oleh Gubernur Kaltim, Isran Noor adalah langkah responsif untuk melakukan perbaikan dan perubahan. Dia juga menyebutkan bahwa aspirasi masyarakat adalah bagian penting. Namun dalam keterbatasan anggaran, maka aspirasi itu tentunya dikunci berdasarkan visi-misi gubernur.

"Karena sesungguhnya, ketika gubernur terpilih maka terikat janjinya dengan rakyat. Jadi kita harus fokus ke visi-misi gubernur. Jadi kalau ada aspirasi rakyat yang misalnya tak sesuai visi-misi, pemerintah harus menyampaikan. Sebab pembangunannya tidak mungkin sekaligus jalan," tandasnya.

[YMD | RWT]