Nasional
Pemerintah Tambah Anggaran Pendidikan 2026 hingga Rp761 Triliun untuk Dorong Kualitas SDM

Kaltimtoday.co - Pemerintah menunjukkan komitmen kuat dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) pada tahun 2026 melalui pengalokasian anggaran pendidikan nasional sebesar Rp727 triliun hingga Rp761 triliun. Rencana ini tertuang dalam dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2026.
Anggaran jumbo ini akan difokuskan untuk memperkuat mutu pendidikan di berbagai jenjang. Beberapa program prioritas antara lain pengembangan sekolah unggulan dan sekolah rakyat, peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, serta peningkatan kualitas guru dan tenaga kependidikan.
Pemerintah juga mengutamakan perluasan akses pendidikan anak usia dini (PAUD) dan pendidikan tinggi. Pendidikan vokasi akan turut diperkuat agar lebih relevan dengan kebutuhan industri dan dunia kerja.
"Program-program strategis ini bertujuan untuk meningkatkan akses, mutu pendidikan, serta menyelaraskan kompetensi lulusan dengan kebutuhan dunia usaha dan industri," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Rapat Paripurna DPR, Selasa (21/5/2025).
Selain itu, pendidikan berbasis STEM (Sains, Teknologi, Rekayasa, dan Matematika) menjadi fokus utama untuk mengejar ketertinggalan di sektor industri dan mendukung transformasi ekonomi berbasis inovasi.
Tidak hanya sektor pendidikan, pemerintah juga mengalokasikan anggaran kesehatan nasional pada kisaran Rp181 triliun hingga Rp228 triliun. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan, mendukung produktivitas masyarakat, dan mempercepat pembangunan SDM yang sehat.
Fokus anggaran kesehatan mencakup perluasan cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), program pemeriksaan kesehatan gratis, serta penguatan upaya penurunan stunting dan pengendalian penyakit menular. Pemerintah juga akan memberikan perhatian khusus pada penyediaan bantuan gizi untuk ibu hamil dan balita serta peningkatan infrastruktur layanan kesehatan.
Dalam kerangka pembangunan tahun 2026, pemerintah menargetkan penurunan angka kemiskinan nasional hingga 6,5%–7,5%, lebih rendah dibanding target tahun 2025 sebesar 7%–8%.
Selain itu, tingkat pengangguran terbuka (TPT) ditargetkan turun ke kisaran 4,44%–4,96%, serta perbaikan rasio gini di angka 0,377–0,380 sebagai indikator ketimpangan pendapatan yang lebih merata.
Indeks Modal Manusia (IMM) juga diproyeksikan meningkat menjadi 0,57, dari target 0,56 di tahun sebelumnya, mencerminkan keberhasilan dalam peningkatan kualitas hidup dan produktivitas masyarakat.
"Melalui kebijakan fiskal yang berkelanjutan dan tepat sasaran, pemerintah berupaya mempercepat pertumbuhan ekonomi sekaligus menurunkan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," jelas Sri Mulyani.
[RWT]
Related Posts
- DPRD Kukar Dorong Standarisasi Anggaran Infrastruktur Tiap Kecamatan agar Tak Ada Wilayah Tertinggal
- Anggaran Pendidikan 2025 Rp 724,3 Triliun, Sri Mulyani Jelaskan Alasan Gaji Guru dan Dosen Tetap Kecil
- DPRD Kukar Nilai Koreksi Anggaran Bukan Defisit, Dorong Fokus ke Belanja Kerakyatan
- Pengelolaan Dana Desa di Kukar Mulai Membaik, Sistem Baru Permudah Realisasi Anggaran
- Pemda PPU Luncurkan Silat Pesut E-Controlling, Pantau Pembangunan dan Serapan Anggaran