Kaltimtoday.co, Tenggarong - Pemerataan pembangunan masih menjadi pekerjaan rumah di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar). Di beberapa kecamatan, warga masih mengeluhkan akses jalan rusak hingga minimnya fasilitas publik, sementara di wilayah lain infrastruktur justru lebih lengkap.

Kondisi ini jadi perhatian serius Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani, yang menegaskan perlunya kebijakan anggaran yang merata untuk setiap kecamatan. Dirinya menyampaikan, setiap wilayah harus mendapat perlakuan yang setara dalam pembangunan infrastruktur.

“Masih ada kecamatan yang minim infrastruktur, sementara yang lain cukup maju. Ini jadi perhatian kami di DPRD,” katanya, Kamis (7/8/2025).

DPRD mendorong adanya standarisasi anggaran pembangunan fisik di tingkat kecamatan, dengan besaran antara Rp 25 hingga Rp 50 miliar per kecamatan. Fokusnya antara lain untuk pembangunan jalan, jembatan, rumah sakit, sekolah, dan fasilitas dasar lainnya.

“Kalau ini distandarkan, tidak ada lagi keluhan. Semua kecamatan punya dasar yang sama.” Tambahnya.

Legislator PDI-P ini juga menekankan bahwa RPJMD Kukar memang tengah diarahkan untuk memperkuat fondasi infrastruktur. Apalagi, Kukar punya posisi strategis sebagai penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN), yang tentu butuh konektivitas wilayah yang mumpuni.

“Infrastruktur yang mendukung konektivitas ke IKN juga harus dipercepat. Itu bagian dari pemerataan sekaligus investasi jangka panjang,” jelasnya.

[RWT | ADV DPRD KUKAR]