Kaltimtoday.co, Tenggarong - Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) turut mendukung program nasional Karpet Merah Perumahan yang dijalankan oleh Kementerian PUPR. Program tersebut menargetkan pembangunan 3 juta rumah di seluruh Indonesia hingga akhir tahun.

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kukar, Muhammad Aidil, mengatakan rapat rutin digelar setiap awal minggu untuk melaporkan progres kegiatan yang mendukung program nasional tersebut. Pemkab Kukar, kata dia, juga aktif menyesuaikan kebijakan agar pembangunan perumahan di daerah bisa sejalan dengan target nasional.

Salah satu langkah nyata yang dilakukan adalah pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) untuk rumah subsidi. Kebijakan ini membuat masyarakat berpenghasilan rendah semakin terbantu dalam memiliki hunian layak. 

“Pemerintah sudah menghapus biaya BPHTB untuk rumah subsidi. Kalau dulu dikenakan lima persen, sekarang sudah digratiskan,” terang Aidil.

Ia menjelaskan, kebijakan pembebasan BPHTB tidak berlaku untuk rumah pribadi non-subsidi. Namun demikian, langkah ini sudah cukup signifikan membantu pengembang dan pembeli rumah bersubsidi karena mengurangi beban biaya yang harus dikeluarkan.

Selain program pusat, Pemkab Kukar juga melaksanakan pembangunan rumah berbasis budaya. Tahun ini, sekitar 90 unit rumah budaya telah dibangun di beberapa kawasan perumahan. Program tersebut murni berasal dari dukungan daerah dan menjadi bagian dari upaya menjaga nilai-nilai lokal dalam pengembangan permukiman.

Di sisi lain, pemerintah pusat juga menyalurkan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) bagi masyarakat. Program ini memberikan stimulan agar masyarakat dapat membangun atau memperbaiki rumahnya secara mandiri. “Untuk Kukar, tahun ini BSPS tersebar di enam kecamatan,” tambah Aidil.

Ia menegaskan, tidak ada kuota khusus pembangunan rumah di setiap daerah. Semua hasil pembangunan—baik oleh pemerintah daerah, pengembang, maupun masyarakat—akan dihitung sebagai bagian dari target nasional. 

“Di Kukar, ada sekitar 600 unit rumah subsidi yang masuk dalam program melalui kerja sama dengan beberapa developer,” jelasnya.

Program pembangunan rumah ini masih berlangsung hingga Desember mendatang dan akan dievaluasi untuk melihat sejauh mana ketercapaian target nasional. Aidil berharap, dengan adanya berbagai insentif dan kebijakan pro-rakyat, masyarakat Kukar bisa semakin mudah memiliki rumah yang layak dan terjangkau.

“Tujuan akhirnya tetap sama, memastikan masyarakat punya tempat tinggal yang layak dan nyaman. Pemerintah pusat dan daerah terus berkolaborasi untuk mewujudkan hal itu,” tutupnya.

[RWT | ADV DISKOMINFO KUKAR]