Kukar

Pemkab Kukar Protes, 23.272 KPM Bansos Tak Tersalurkan

Kaltim Today
04 Januari 2022 18:18
Pemkab Kukar Protes, 23.272 KPM Bansos Tak Tersalurkan
Situasi Rapat Koordinasi  penyaluran Bansos di ruang pais patin Dinsos Kukar. (Supri/Kaltimtoday.co).

Kaltimtoday.co, Tenggarong — Sejumlah Program Bantuan Sosial dari Kementerian Sosial (Kemensos) RI di Kutai Kartanegara (Kukar) belum semuanya dapat dirasakan oleh Kelompok Penerima Manfaat (KPM).

Penyaluran Bansos melalui BRI Cabang Tenggarong dinilai kurang maksimal, lantaran ribuan masyarakat tak mendapatkan haknya. Hal ini yang mengakibatkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar mendapat teguran.

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kukar, Hamly mengatakan, yang belum menerima bansos Program Keluarga Harapan (PKH) hingga tahap ke empat sebanyak 598 KPM, total bantuan tak tersalurkan senilai Rp 300.078.335.

Kemudian, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sembako reguler yang baru tersalurkan sebanyak 16,520 KPM. Sedangkan yang belum transaksi sekitar 7,003 KPM.

Selanjutnya, BPNT PPKM yakni bantuan tambahan dari Kemensos dimasa pandemi dengan 2 tahap. Berdasarkan tahap transaksi terakhir pada 23 Desember 2021 lalu, puluhan ribu KPM belum didistribusikan. Nominalnya mencapai Rp 3.134.397.000.

 

 

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

"Tahap terakhir BPNT PPKM yang belum didistribusikan sekitar 15.671 dari 16.000 KPM. Ini yang kita protes ke BRI, kenapa ini? padahal uangnya sudah masuk ke BRI," kata Hamly saat Rapat Koordinasi (Rakor) penyaluran Bansos di kantor Dinsos Kukar pada Selasa (4/1/2022).

Penyebab tidak tersalurkan sekitar 23.272 KPM, Hamly menjelaskan, karena koordinasi pihak BRI bersama Pemkab Kukar melalui Dinsos kurang maksimal. Bahkan meminta datanya, itu pun jarang dikasih dengan alasan untuk internal sehingga tidak bisa dikeluarkan.

Dia menyebutkan, didalam MoU Kemensos dan BRI ada hak dan kewajiban menyampaikan laporan ke Dinas Sosial. Namun diketahui, laporan tersebut tidak berjalan maksimal.

"Sekarang ini tidak tersalurkan, barulah kami ikut kena getahnya. Dipanggil Bupati, kadang-kadang Polda dan BIN meminta data karena ini program nasional. Kami kesulitan karena meminta data itu tadi, tidak disampaikan," ujarnya.

Untuk mencari solusi permasalahan ini kata Hamly, Kamis nanti akan dilakukan rekonsiliasi bersama BRI Cabang Tenggarong.  Dengan menyiapkan data, baik itu dari Dinsos dan BRI untuk mengetahui permasalahannya apa. Sehingga ditinggal mencari jalan tengahnya.

"Kami perbaiki kedepannya seperti yang disampaikan pak Bupati. Mari kita benahi sama-sama, karena kita melayani orang miskin, kasihan mereka KPM yang terdampak," tutupnya.

[SUP | NON]

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kaltimtoday.co. Mari bergabung di Grup Telegram "Kaltimtoday.co", caranya klik link https://t.me/kaltimtodaydotco, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Berita Lainnya