Kaltimtoday.co, Samarinda - Sejumlah masyarakat yang tergabung dalam Ikatan Pedagang Tepian Mahakam (IPTM) menyambangi Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Angkasa Jaya Djoerani dalam rangka membahas penutupan kawasan Tepian Mahakam yang sampai saat ini belum ada kejelasan kapan Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda buka kembali. Pasalnya, para PKL yang kerap berjualan di area tersebut merasa dirugikan sebab mereka kehilangan penghasilannya.

Angkasa Jaya Djoerani mengatakan bahwa, IPTM mengeluhkan kebijakan tersebut tidak adil. Mereka pun meminta agar Pemkot Samarinda segera membuka kembali kawasan Tepian Mahakam agar para pedagang dapat kembali beraktitas.

“Sementara tempat lain dibuka, menimbulkan kerumunan dan lebih padat, tapi tidak ada tindakan serupa.  Harusnya ada solusi yang dilayangkan oleh Pemkot," ungkap Angkasa Jaya di Gedung DPRD Samarinda pada Senin (31/5/2021).

Menurutnya, Pemkot tetap bisa membuka kawasan Tepian Mahakam, namun mengingatkan agar para PKL maupun pengunjung untuk tetap mentaati protokol kesehatan. Pemkot juga dapat menerjunkan Satpol PP untuk melakukan penjagaan serta melakukan penindakan jika ditemukan pelanggaran prokes.

Lebih lanjut, politisi dari PDIP tersebut menyampaikan bahwa, kebijakan mengurangi aktivitas para PKL seharusnya diiringi dengan membatasi pengunjung. Hal ini sebagai bentuk pencegahan penularan Covid-19, dimana kebijakan yang dibuat oleh Pemkot tidak akan merugikan berbagai pihak, terutama PKL di Tepian Mahakam.

“Saya memantau selama 2 hari ke depan ya, jika Pemkot Samarinda belum membuka, maka kami (DPRD Samarinda, red) bakal memanggil sejumlah instansi terkait untuk meminta keterangan," tutur Angkasa.

Sementara itu, Ketua IPTM, Hans Meiranda Ruauw mengatakan kepada awak media bahwa, pasca ditutupnya kawasan Tepian Mahakam sejak 15 Mei 2021 lalu, hingga kini belum ada titik terang kapan akan dibuka kembali. Mereka pun merasa dirugikan dan bersepakat untuk melakukan pengaduan kepada para wakil rakyat di Samarinda.

Dia mengakui, banyak PKL di Tepian Mahakam yang sampai saat ini kehilangan pendapatannya untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari. Dampak sosial yang dirasakan pihak PKL sangat terasa selama 16 hari belakangan ini. Dia pun menyayangkan Pemkot Samarinda yang tidak memiliki solusi atas kebijakan yang telah dibuat.

“Kita sama-sama mengetahui para PKL yang berjualan di Tepian Mahakam itu ada ratusan kepala keluarga yang bergantung hidupnya berjualan di kawasan tersebut. Misalkan Pemkot menutup kawasan itu, namun membuka tempat baru untuk diakomodir berjualan, kemungkinan PKL tidak melakukan protes, nyatanya tidak ada solusi sampai saat ini," ungkap Hans.

Pihaknya pun menyetujui jika ada kesepakatan dari pihak Pemkot Samarinda bersama IPTM untuk membuka kembali kawasan Tepian Mahakam dengan syarat ada aturan yang harus ditaati dalam rangka mencegah penyebaran Covid-19.

[SDH | RWT | ADV]