Advertorial
Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik Ungkap Rencana Pengembangan Ekonomi di Sekitar IKN

Kaltimtoday.co, Samarinda - Dalam kunjungan resminya ke CNN Indonesia (bagian dari Transmedia Group) di Jakarta, Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Timur, Akmal Malik, berbagi wawasan penting tentang peranannya dalam memajukan Bumi Etam. Dalam kesempatan itu, Akmal Malik mengungkapkan strategi untuk meningkatkan potensi ekonomi di sekitar Ibu Kota Nusantara (IKN) melalui konsep Buffer Zone.
Akmal Malik menekankan pentingnya kerjasama antara Kabupaten dan Kota di sekitar IKN. Ia berpendapat bahwa setiap daerah harus menonjolkan keunggulan dan karakteristik unik mereka. Salah satu ide yang menarik adalah penyelenggaraan kompetisi di Buffer Zone untuk mendorong inovasi dan optimalisasi potensi lokal. Langkah ini diharapkan membuka peluang kolaborasi yang lebih erat antara IKN dan daerah penyangga.
“IKN merupakan kekuatan baru yang memberikan dampak positif luas,” ujar Akmal.
“Daerah-daerah penyangga seperti PPU Balikpapan, Paser, Kutai Barat, dan Kutai Kartanegara memiliki peran penting. Saya mendukung usulan Pak Faisal (Kepala Diskominfo Kaltim) untuk mengadakan kompetisi antar Buffer Zone, memperlihatkan keunggulan masing-masing daerah,” tambahnya.
Persiapan Daerah untuk Mendukung Pembangunan IKN
Akmal Malik menekankan bahwa daerah-daerah di sekitar IKN harus segera mempersiapkan diri. Mereka perlu memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan IKN. Pemprov Kaltim mendorong kabupaten/kota di sekitar IKN untuk mengambil langkah strategis sesuai dengan kewenangan dan karakteristik mereka.
Tantangan Infrastruktur dan Alokasi Ruang
Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi adalah kurangnya dukungan infrastruktur dan alokasi ruang yang memadai. Akmal Malik menegaskan bahwa revisi mendalam pada Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RT RW) di beberapa kabupaten, termasuk Penajam Paser Utara, Kutai Kartanegara, dan Kutai Barat, adalah langkah krusial.
“Wilayah penyangga IKN perlu memiliki ruang yang cukup untuk berkembang,” kata Akmal. “Perubahan cepat diperlukan, tidak hanya untuk IKN, tetapi juga untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di daerah sekitar,” tegasnya.
[ADV DISKOMINFO KALTIM | TOS]
Related Posts
- KPK Undur Batas Akhir LHKPN 2024 hingga 11 April 2025 karena Libur Idulfitri
- Tiga “THR” dari Gubernur Kaltim untuk Masyarakat: Pemutihan Pajak, Tiket Wisata Gratis, dan Sewa Kios Nol Rupiah
- Kurangi Kepadatan Hunian Rutan, 11 WBP Samarinda Bebas Bersyarat Jelang Hari Raya Idulfitri 2025
- Dinilai Janggal, PUPR Rincikan Proyek Rehabilitasi Gedung DPRD Kaltim Senilai Rp55 Miliar
- Dari Rumah Sakit ke Panggung Politik: dr. Aulia dan Jejak Dokter Jadi Kepala Daerah di Kaltim