Kaltimtoday.co, Jakarta - Dalam upaya mengatasi kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) di beberapa daerah, Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim, Akmal Malik, mengumumkan peningkatan pengawasan jalur distribusi BBM. Langkah ini diambil setelah koordinasi intensif dengan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas).

Dari hasil koordinasi yang dilakukan di Jakarta pada Senin (4/12/2023), terungkap bahwa kuota BBM di Kaltim sebenarnya lebih dari memadai, dengan 75 persen kuota yang belum terpakai.

"Ini bukan masalah kuota, tapi distribusi," ujar Akmal.

Akmal juga menyoroti disparitas harga antara BBM subsidi dan non-subsidi.

"Kekurangan pengawasan menyebabkan disparitas harga yang tinggi ini," tambahnya.

Sebagai solusi, akan dibentuk tim bersama antara Pemerintah Provinsi Kaltim, BPH Migas, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memperkuat pengawasan.

“Kami akan memperkuat pengawasan bahkan tadi saya juga menawarkan akan melibatkan KPK untuk supporting, sehingga nanti sistem pengawasan kita akan lebih efektif di lapangan, juga melibatkan Kemendagri,” imbuhnya.

Ke depannya, sinergi antara Kemendagri, KPK, BPH Migas, dan Pemerintah Provinsi Kaltim diharapkan akan mengoptimalkan distribusi BBM agar tepat sasaran.

"Ini langkah yang akan kita ambil untuk mengatasi persoalan distribusi BBM," tegas Akmal.

[RWT]

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kaltimtoday.co. Mari bergabung di Grup Telegram "Kaltimtoday.co News Update", caranya klik link https://t.me/kaltimtodaydotco, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.