Kaltimtoday.co, Sangatta - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutim mengimbau agar kegiatan eksploitasi pertambangan dan hutan dipantau. Hal itu bertujuan agar tidak terjadi bencana alam.

Sekretaris Komisi A DPRD Kutim, Yusuf Silambi meminta, pemerintah agar melakukan pengawasan ketat terhadap aktivitas di sektor pertambangan maupun sektor perkebunan. Khususnya dalam kegiatan reboisasi.

"Kerusakan yang terjadi merupakan dampak kerusakan hutan akibat penebangan hutan yang tidak terkontrol," jelas Yusuf Silambi kepada Kaltimtoday.co, Kamis (22/4/2021).

Menurut Yusuf Silambi, reboisasi dilakukan untuk mencegah terulangnya bencana banjir yang menimbulkan banyak kerugian masyarakat dan kerusakan fasilitas publik yang dibangun pemerintah.

Politisi Fraksi PDI Perjuangan itu menambahkan, kerusakan hutan menyebabkan sejumlah wilayah menjadi langganan banjir. Banjir di wilayah tersebut terjadi ketika hujan dengan intensitas tinggi.

Baca Juga: PT Indexim Coalindo Perkuat Dasar-Dasar Organisasi Kelompok Tani

 

Baca Juga: Penguatan Demokrasi Daerah, Shemmy Tekankan Pentingnya Pemahaman Hak dan Kewajiban Warga Negara

Baca Juga: Kunker ke Kutim, Gubernur Rudy Mas’ud Apresiasi Komitmen Sosial dan Lingkungan PT Indexim Coalindo

Baca Juga: LPTQ Kaltim Tinjau Kesiapan MTQ Tingkat Provinsi di Kutai Timur, Pastikan Persiapan Maksimal Jelang Pembukaan

Baca Juga: Gelar Talk Show Hybrid, PT Indexim Gaungkan Pentingnya Pengelolaan Sampah Secara Berkelanjutan

View this post on Instagram

Baca Juga: PT Silva Rimba Lestari Salurkan Bantuan Rp50 Juta untuk Pembangunan Dermaga Desa Long Beleh Haloq

Baca Juga: PT Indexim Coalindo Ajak Masyarakat Peduli Lingkungan pada Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia

Baca Juga: Minimalisir Penggunaan Plastik, PT Indexim Coalindo Gerakkan Karyawan dan Mitra Peduli Lingkungan 

Baca Juga: Dukung Dunia Pendidikan, PT Indexim Coalindo Salurkan Beasiwa INDESMART di Kutim

Baca Juga: Meriahkan Iduladha, PT Indexim Coalindo Salurkan Hewan Kurban ke 22 Desa di Kutim

Baca Juga: Cerita dari Dapoer Bintang: Ketika CSR Mendorong Kemandirian Ekonomi Warga Kaliorang

Baca Juga: Muara Wahau Jadi Titik Awal Peluncuran Nasional Program TAMASYA oleh BKKBN

 

Baca Juga: Rakorda PPPA Kaltim 2025 Dorong Sinergi Percepatan Desa Ramah Perempuan dan Anak

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

"Bencana memang tidak bisa ditolak, tetapi bisa dicegah. Pencegahannya dengan mereboisasi hutan. Kalau hutan terus dirusak, masyarakat akan terus menderita karena banjir," kata Yusuf.

Selain reboisasi, Yusuf juga mendesak, pemerintah serta dinas terkait menertibkan sektor pertambangan maupun sektor perkebunan untuk tertib mereboisasi kembali lahan atau hutan yang sudah diambil dan diolah hasilnya. Penertiban untuk mencegah kerusakan hutan yang lebih parah lagi.

"Diharapkan pemerintah dapat melakukan pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan yang sudah menebang pohon dan mengolah hasilnya maka mereka harus menanam kembali pohon untuk penghijauan," paparnya.

Menurut Yusuf, penebangan hutan ilegal telah menyebabkan tidak ada lagi kawasan penyangga air ketika hujan turun, sehingga terjadi banjir. Banjir menyebabkan kerusakan rumah penduduk, rumah ibadah, serta fasilitas publik yang dibangun pemerintah.

"Berapa banyak kerugian yang dialami masyarakat maupun pemerintah. Banjir seperti sudah menjadi langganan bagi sebagian wilayah di Kutim. Karena itu, butuh aksi menertibkan penebangan hutan ilegal," kata Yusuf.

Dia sudah menyampaikan, permasalahan reboisasi dan penegakan hukum bagi perusak hutan kepada pemerintah maupun dinas terkait.

"Jika reboisasi dan penegakan hukum bagi pembalakan hutan tidak dilakukan, maka banjir akan selalu terjadi. Anggaran pemerintah akan habis hanya untuk membangun ulang fasilitas publik yang rusak akibat banjir," tutup Yusuf.

[El | NON | ADV DPRD KUTIM]