Kaltimtoday.co, Sangatta - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutim mengimbau agar kegiatan eksploitasi pertambangan dan hutan dipantau. Hal itu bertujuan agar tidak terjadi bencana alam.

Sekretaris Komisi A DPRD Kutim, Yusuf Silambi meminta, pemerintah agar melakukan pengawasan ketat terhadap aktivitas di sektor pertambangan maupun sektor perkebunan. Khususnya dalam kegiatan reboisasi.

"Kerusakan yang terjadi merupakan dampak kerusakan hutan akibat penebangan hutan yang tidak terkontrol," jelas Yusuf Silambi kepada Kaltimtoday.co, Kamis (22/4/2021).

Menurut Yusuf Silambi, reboisasi dilakukan untuk mencegah terulangnya bencana banjir yang menimbulkan banyak kerugian masyarakat dan kerusakan fasilitas publik yang dibangun pemerintah.

Politisi Fraksi PDI Perjuangan itu menambahkan, kerusakan hutan menyebabkan sejumlah wilayah menjadi langganan banjir. Banjir di wilayah tersebut terjadi ketika hujan dengan intensitas tinggi.

Baca Juga: PT Indexim Coalindo dan Kodim Kutim Kolaborasi Bangun Sumur Bor di Baay dan Pengadan

 

Baca Juga: Pilkada Terlalu Mahal, Presiden Prabowo Dukung Kepala Daerah Dipilih DPRD

Baca Juga: Konsisten Berdayakan Pelaku Usaha Olahan Pisang, PT Indexim Coalindo Raih Penghargaan di ISDA 2024

Baca Juga: BPPUP Pantau Program Pangan untuk Penghijauan PT Indexim Coalindo di Kaliorang dan Kaubun 

Baca Juga: Hasil Survei LSI Strategi di PIlkada Kutim 2024: Ardiansyah Sulaiman-Mahyunadi 45,75%, Kasmidi Bulang-Kinsu 34,75%

View this post on Instagram

Baca Juga: Kemenkes RI Apresiasi Peran PT Indexim Coalindo dalam Percepatan Penurunan Stunting

Baca Juga: Perkuat Promosi Kesehatan Masyarakat, PT Indexim Coalindo dan BLUD Puskesmas Kaliorang Kembali Gelar Cerdas Cermat Antarkader Posyandu

Baca Juga: Cerita Nor Ipansyah Warga Kutai Timur, Ubah Lahan Tidur Kembali Produktif

Baca Juga: Isran Noor Raih Dukungan Penuh di Kutai Timur

Baca Juga: PT Indexim Coalindo Dampingi Petani di Kutim Terapkan Biogas 

Baca Juga: Dukung Percepatan Penurunan Stunting, PT Indexim Coalindo Raih 2 Penghargaan Sekaligus dari Pemerintah

Baca Juga: SMPN 1 Kaubun dan SDN 006 Karangan Raih Adiwiyata Nasional

 

Baca Juga: PT Indexim Coalindo Latih Budidaya Maggot bagi Kelompok Tani Hutan di Kutim

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

"Bencana memang tidak bisa ditolak, tetapi bisa dicegah. Pencegahannya dengan mereboisasi hutan. Kalau hutan terus dirusak, masyarakat akan terus menderita karena banjir," kata Yusuf.

Selain reboisasi, Yusuf juga mendesak, pemerintah serta dinas terkait menertibkan sektor pertambangan maupun sektor perkebunan untuk tertib mereboisasi kembali lahan atau hutan yang sudah diambil dan diolah hasilnya. Penertiban untuk mencegah kerusakan hutan yang lebih parah lagi.

"Diharapkan pemerintah dapat melakukan pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan yang sudah menebang pohon dan mengolah hasilnya maka mereka harus menanam kembali pohon untuk penghijauan," paparnya.

Menurut Yusuf, penebangan hutan ilegal telah menyebabkan tidak ada lagi kawasan penyangga air ketika hujan turun, sehingga terjadi banjir. Banjir menyebabkan kerusakan rumah penduduk, rumah ibadah, serta fasilitas publik yang dibangun pemerintah.

"Berapa banyak kerugian yang dialami masyarakat maupun pemerintah. Banjir seperti sudah menjadi langganan bagi sebagian wilayah di Kutim. Karena itu, butuh aksi menertibkan penebangan hutan ilegal," kata Yusuf.

Dia sudah menyampaikan, permasalahan reboisasi dan penegakan hukum bagi perusak hutan kepada pemerintah maupun dinas terkait.

"Jika reboisasi dan penegakan hukum bagi pembalakan hutan tidak dilakukan, maka banjir akan selalu terjadi. Anggaran pemerintah akan habis hanya untuk membangun ulang fasilitas publik yang rusak akibat banjir," tutup Yusuf.

[El | NON | ADV DPRD KUTIM]