Kaltimtoday.co, Bontang - Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro kembali diterapkan di Bontang, sesuai dengan surat edaran satgas nomor  11 tahun 2021 seiring lonjakan kasus Covid-19 yang kian mengkhawatirkan.

Pada PPKM Miko tersebut, cafe dan warung makan dibatasi jam operasioalnya hingga pukul 20:00 Wita.

Untuk memaksimalkan pemberlakuan tersebut, ada petugas yang bertugas untuk mengontrol lapangan, apakah cafe dan warung makan tutup pada jam yang telah disepakati.

Anggota DPRD Bontang, Nursalam mengungkapkan, persoalan di lapangan yang terjadi, sangat berbeda. Di lapangan terjadi negosiasi yang terkesan bisa menjatuhkan wibawa pemerintah.

Diungkapkan Nursalam, dia secara langsung kebetulan hadir di salah satu cafe yang terjaring razia lalu melihat ada petugas yang diam-diam mengatakan kepada pihak cafe, boleh buka asal diam-diam saja.

"Percuma membuat aturan tetapi petugas di lapangan memberi peluang yang bertentangan surat satgas nomor 11/2021," ujarnya, saat interupsi pada Rapat Paripurna ke-11 sidang III DPRD Bontang, dalam rangka penandatanganan nota kesepakatan rancangan awal rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) tahun anggaran 2021-2026, Senin (05/07/2021).

Politisi dari partai Golkar ini menilai, petugas dilapangan harus bertindak lebih tegas dan memberi arahan saat operasi.

"Kami ingin kembali ke kondisi yang awal untuk memutus kata rantai. Kalau seperti itu tidak ada pembatasan. Biarkan saja menjadi perkumpulan kaula muda untuk melepas lelahnya," ungkapnya.

Sementara itu, Wali Kota Bontang, Basri Rase menuturkan, pihaknya akan mengevaluasi apa yang terjadi.

"Saya akan memonitor staf saya yang menangani masalah ini," kata Basri Rase.

Untuk memastikan PPKM Mikro agar tetap berjalan kondusif, pihaknya akan mencoba strategi-stragegi baru.

"Kami juga akan mencoba strategi baru, seperti penyekatan di persimpangan-persimpangan," imbuhnya.

Untuk diketahui, rapat Paripurna tersebut dibuka oleh Ketua DPRD Bontang, Andi Faizal Sofyan Hasdam, didampingi Wakil Ketua, Junaidi dan Agus Haris.

Tampak juga Wakil Wali Kota Bontang, Najirah, Legislator lainnya serta perwakilan Operasi Perangkat Daerah (OPD).

Rapat tersebut berjalan dengan lancar, dengan mengacu pada protokol kesehatan.

[BID | NON | ADV DPRD BONTANG]