Kaltimtoday.co, Samarinda - Kualitas pengerjaan median jalan di sejumlah titik Kota Samarinda kembali menuai sorotan. Sejumlah bagian proyek terlihat dikerjakan tanpa kesiapan material yang memadai, sehingga meninggalkan kondisi tidak rapi dan berpotensi menimbulkan risiko bagi pengguna jalan.

Jalan Pahlawan menjadi salah satu lokasi yang paling mencolok. Di titik tersebut, median lama telah dibongkar lebih dulu sementara material pengganti belum tersedia, menyebabkan permukaan jalan terbuka dan rawan tergerus air saat hujan.

Kondisi ini ikut disorot Anggota DPRD Kaltim, Andi Muhammad Afif Rayhan Harun, yang menilai proses pengerjaan tidak mencerminkan standar profesionalitas kontraktor.

“Material seharusnya disiapkan dulu, baru median dibongkar. Kalau tidak, potensi banjir meningkat dan tanah bisa hilang,” ujarnya, Jumat (28/11/2025).

Ketidakteraturan pengerjaan median juga dinilai berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan kecil seperti amblasnya tanah atau tumbangnya pohon di sekitar area proyek apabila curah hujan tinggi.

Afif mengatakan bahwa mitigasi risiko menjadi bagian penting dalam setiap proyek infrastruktur. Tanpa perencanaan yang matang, masyarakatlah yang paling terdampak.

“Aneh melihat proyek median berjalan tanpa kejelasan tahapan. Pengguna jalan bisa terganggu, dan jika terjadi banjir, kerusakan bisa meluas,” katanya.

Proyek median jalan di beberapa ruas kota disebut menghabiskan anggaran sekitar Rp5 miliar. Namun besarnya anggaran tidak berbanding lurus dengan kualitas pengerjaan, yang dinilai terburu-buru dan minim pengawasan.

Sejumlah titik juga terlihat meninggalkan sisa bongkaran, gundukan tanah, dan struktur yang belum ditata, sehingga mengganggu kelancaran lalu lintas terutama saat jam padat.

DPRD Kaltim meminta pemerintah daerah memastikan kontraktor bekerja sesuai standar teknis dan prosedur keselamatan. Proyek median juga diminta diawasi ketat sejak perencanaan hingga pelaksanaan agar tidak merugikan masyarakat.

Afif mengimbau agar pengguna jalan ekstra hati-hati saat melintas di area pengerjaan. Sementara pemerintah daerah diminta melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksana proyek.

[RWT | ADV DPRD KALTIM]