Oleh: Aldi Pebrian, (Mahasiswa Hukum, Universitas Muhammadiyah Kaltim)

Negara adalah tempat berkumpulnya sekelompok manusia dengan berbagai etnis serta berbagai persoalan yang terjadi, di sebuah negara terdapat pusat pemerintah yang berisi kan orang-orang penting yang dipilih langsung oleh rakyatnya. Di negara tersebut menjadi negara yang berkembang dari sisi kemajuan demokrasinya di karenakan rakyatnya yang lebih “peka” terhadap persoalan yang terjadi di negaranya sendiri,

Rakyat sebagai ujung tombak dalam pengawasan kebijakan pemerintah karena kontrol dari rakyat lah yang secara murni dapat bisa dipertanggungjawabkan karna rakyat tidak memiliki kepentingan yang “praktis”. Mereka murni melihat adanya sebuah persoalan yang sedang tidak baik-baik saja terhadap negaranya sendiri.

Menyiksa rakyat sama saja dengan melumpuhkan demokrasi karena rakyat salah satu mesin penggerak demokrasi yang letaknya di luar gedung, tidak dalam ruangan ber AC, tidak mendapatkan upah sehingga bisa disebut bahwa ruangan rakyat ruangan yang tidak “kedap suara” sehingga segala aspirasi dan persoalan bisa ditampung dan terdengar langsung di telinga mereka dengan fasilitas yang seadanya. Rakyat lebih bekerja nyata.

Nyata dalam mengawasi kebijakan, nyata melakukan tindakan jika memang tidak sesuai dan nyata dalam bertanggungjawab mengenai amanatnya terhadap negara ini. Rakyat melakukan ini semua karena adanya fungsi pemerintah yang “macet”. Fungsi pemerintah ini tidak bisa melakukan apa yang harus diharuskan karena mereka menjaga wibawa seorang presiden, rakyat yang mulai gelisah melihat wakilnya di dalam gedung mulai mengambil alih peran tersebut.

Agar tidak terjadi macet supaya kritik tersebut berjalan lancar, karna rakyat mengerti tanggungannya terhadap negara ini mereka tidak ingin negara menjadi sekelompok orang saja yang menikmatinya karena setiap langkah pemerintah itu semua atas kepentingan nama rakyat tidak ada kepentingan selain rakyat.

Bila pemerintah mulai masuk ruang kedapnya karena tidak ingin diganggu oleh rakyatnya, maka rakyat punya hak untuk merenovasi ruangan tersebut menjadi ruangan terbuka sehingga diskusi antar pejabat terdengar ke perbatasan negara sehingga menjadi terbuka informasinya, tidak ada yang ditutupin.

Peran rakyat ini sangat dibutuhkan dalam setiap pengambilan kebijakan, karena rakyat pelaku lapangan jangan pernah beranggapan bahwa rakyat hanya segrerombolan orang yang teriak-teriak di panas atau hujan yang tidak memiliki tujuan jelas, itu sangat jelas salah, karena setiap aksi yang dilakukan yang dilakukan rakyat itu berlandaskan keyakinan nya terhadap negara ini.

Jangan hanya melihat jumlahnya tapi lihatlah apa substansi yang dia bawa, lihatlah seberapa besar permasalahan ini jangan menuju keruangan ber AC yang kedap suara karena itu tidak akan menghasilkan sesuatu yang terbaik buat rakyat melibatkan rakyat akan lebih etis karna mereka adalah pelaku utama dalam demokrasi.

Maka setiap kebijakan pemerintah rakyat berhak untuk ikut atau terjun dalam perumusan kebijakan tersebut di karenakan adanya ketidakpercayaan rakyat terhadap wakilnya di pemerintah, harus ada mekanisme dan kelembagaan yang jelas terhadap aspirasi-aspirasi rakyat. Kebijakan pemerintah akan disorot mata seluruh negara agar terjadinya transparansi, dan akan memperkecil permainan kepentingan-kepentingan segelintir orang.

Pemerintah tidak usah alergi terhadap rakyat yang kritis, karena dengan pengawasan rakyat maka pemerintah akan sejalan dengan apa yang diamanat oleh UUD 1945, yaitu “untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.

Ssetiap adanya penyelenggaraan Pemilihan Umum, maka kita sebagai rakyat berhak menolak untuk diiming-imingkan agar suaranya “dibeli”, karena di tangan kita masa depan demokrasi, karena apa yang ia kasih itu semua tidak akan sebanding dengan apa yang ia peroleh, sebab rakyat adalah prioritas di negara ini bukan malah diabaikan keberadaannya bukan malah diasingkan keberadaannya dan bukan malah untuk disengsarakan keberandaannya.

Negara yang dapat dikatakan maju bukan dari segi teknologi, bukan dari segi ekonomi, bukan dari segi maritim, tetapi dari tingkat kebahagiaan masyarakat itu sendiri yang menjadi tolak ukur bahwa negara tersebut dikatakan negara maju. Sebagai rakyat, kita bersama-sama mengawal atau mengawasi setiap kebijakan, bila kebijakan tersebut menguntungkan rakyat kita dukung bersama, tetapi bila berpotensi kebijakan tersebut merugikan rakyat maka kita kritik pemerintah.(*)

*) Opini penulis ini adalah tanggung jawab penulis seperti tertera, tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi kaltimtoday.co