Kaltimtoday.co, Kutai Timur - Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, menekankan pentingnya kontribusi sektor tambang dalam mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan. Hal ini disampaikan saat kunjungan kerja ke PT Indexim Coalindo di Kecamatan Kaliorang, Kabupaten Kutai Timur, Senin (14/7/2025).

Dalam kunjungan tersebut, Rudy memberikan apresiasi atas komitmen Indexim Coalindo yang berhasil mengintegrasikan aktivitas pertambangan dengan pelestarian lingkungan dan pemberdayaan sosial masyarakat sekitar.

“Kalimantan Timur adalah paru-paru dunia. Menjaga kelestarian hutan, air, dan keanekaragaman hayati merupakan amanah yang besar. PT Indexim telah menunjukkan langkah konkret ke arah itu,” ujar Rudy Mas’ud.

Selain aspek lingkungan, Gubernur Harum, sapaan akrabnya, juga menyoroti pentingnya tata kelola perpajakan dan Corporate Social Responsibility (CSR) yang transparan dan profesional. Ia menyarankan agar CSR disalurkan melalui lembaga terpercaya seperti Baznas agar manfaatnya lebih luas dan tepat sasaran.

“Dunia usaha perlu menjadi mitra aktif pemerintah dalam mendukung pembangunan. Indexim dapat menjadi contoh nasional dalam penerapan pertambangan hijau dan beretika,” tegasnya.

Dia juga mengingatkan bahwa ketaatan terhadap regulasi perpajakan, termasuk Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), sangat krusial. Pendapatan dari pajak tersebut akan dimasukkan ke dalam APBD sebagai dasar dalam menyusun program pembangunan strategis.

“Jika target penerimaan pajak tidak terpenuhi, maka berbagai program prioritas pemerintah daerah bisa terhambat,” ungkapnya.

Gubernur Rudy juga menegaskan perlunya CSR dan Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM) dilakukan secara sinergis dengan program pemerintah provinsi dan kabupaten.

“Kalau ada kegiatan seperti pembangunan sekolah, sanitasi, atau rumah layak huni, harus diselaraskan dengan program pemerintah daerah. Jangan jalan sendiri-sendiri,” ujarnya.

Lebih jauh, dia mendorong PT Indexim Coalindo sebagai perusahaan pemegang PKP2B (Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara) untuk mempersiapkan diri menuju status perusahaan terbuka (IPO) dengan standar tata kelola yang lebih tinggi dan berkelas internasional.

Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga stabilitas sosial di sekitar wilayah operasional tambang. Menurutnya, keterbukaan dan keadilan dari pihak perusahaan dapat menjadi kunci mencegah konflik sosial.

“Pemerintah siap menjadi mitra strategis sekaligus penengah jika ada masalah. Tapi kuncinya adalah perusahaan harus berpihak pada kesejahteraan masyarakat,” tutupnya.

[RWT]