Samarinda

Saluran Drainase Tak Berfungai di Jalan Nasional, DPRD Kaltim Harapkan Dinas PUPR-PERA Segera Tuntaskan

Kaltimtoday.co, Samarinda – Panitia Khusus (Pansus) Pembahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur kembali turun ke lapangan di Kukar. Salah satu anggota pansus, Bagus Susetyo menyebutkan bahwa pihaknya segera mengevaluasi Pemprov. Sebab ditemukan ada sejumlah ruas jalan yang masih bermasalah dari sisi pembangunan.

Pansus LKPJ turun ke lokasi bersama Dinas PUPR-PERA Kaltim. Tepatnya di jalan poros Muara Badak, Kukar pada Selasa (20/4/2021) lalu. Ada beberapa kerusakan di ruas jalan poros Samarinda-Bontang atau kawasan Tanah Datar yang menurutnya mesti jadi perhatian utama.

Baca juga:  Demi Hibah Pilwali, Ketua KPU Samarinda Kejar Jaang Sampai Jakarta

Politisi dari Fraksi Gerindra itu menyebutkan bahwa, Dinas PUPR-PERA Kaltim tetap bisa menyelesaikan masalah saluran drainase yang rupanya tak berfungsi meskipun kawasan tersebut merupakan jalan nasional.

“Karena permasalahannya di drainase kanan kiri yang tidak terlihat, sehingga jalur pembuangan airnya itu tidak ada. Mestinya dicarikan solusi untuk pembuangan air atau dibuatkan polder,” ungkap Bagus kepada awak media belum lama ini.

Sebelumnya, Dinas PUPR-PERA Kaltim memang sudah menyiapkan alat berat. Namun alat tersebut tak memperbaiki saluran drainase yang akhirnya telanjur menguap ke ruas jalan. Setidaknya itulah yang diamati Bagus di lapangan.

“Memang sudah ada alat berat, sebenarnya kan itu masalahnya di drainase. Ini juga harus mendapat perhatian. Sebenarnya yang paling penting adalah mencari sumber permasalahannya dulu,” tambahnya.

Baca juga:  Sadis! Seorang Pria di Samarinda Tewas Ditikam di Bawah Jalan Pendekat Jembatan Mahakam

Sejauh ini, perbaikan jalan poros di kawasan Tanah Datar sudah berada di tahap lelang. Saat ini tengah menunggu keputusan tender perbaikan. Bagus berharap, Dinas PUPR-PERA Kaltim tetap menangani permasalahan di ruas jalan itu. Khususnya untuk saluran drainase. Dirinya menilai, adanya koordinasi pun penting.

“Paling tidak, kalau ada penanganan sementara dari Dinas PUPR-PERA Kaltim yang harus bisa carikan solusinya. Jadi tidak harus menunggu tender. Karena masalah sangat merugikan masyarakat,” pungkasnya.

[YMD | RWT | ADV DPRD KALTIM]

Facebook Comments
Tags

Related Articles

Back to top button
Close