Kaltimtoday.co, Tenggarong - Proses penganggaran dan perencanaan, serta penganggaran sektor unggulan pertanian, ketahanan pangan, pariwisata dan kemiskinan di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) dinilai masih kurang efektif dan efisien. 

Hal tersebut berdasarkan review dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).

Bupati Kukar, Edi Damansyah menyampaikan, dengan adanya review dari BPKP Provinsi Kaltim tersebut, dia berharap semua organisasi perangkat daerah (OPD) dapat melakukan pembahasan lebih lanjut.

"Dengan adanya evaluasi ini, menyadarkan kita agar bisa memperbaiki kinerja lebih baik lagi,“ tegas Edi Damansyah, Selasa (18/4/2023).

Semua kepala OPD, lanjutnya, masih ada kesempatan untuk melakukan perubahan kinerja di anggaran perubahan. Dari review tersebut, akan menentukan langkah selanjutnya agar sasaran pembangunan bisa efektif dan efisien. 

Menurut Edi, setiap perubahan sangat diperlukan namun pasti ada resistensinya. Perubahan harus tetap dilakukan, berawal dari birokrasi. Sejauh ini, perbaikan belum secara komprehensif.

Setelah cuti bersama, akan dibahas mengenai subtansi tersebut sebagai upaya untuk melakukan perbaikan di anggaran atau APBD Perubahan 2024.

"Kepada semua OPD yang belum diintervensi, jika ada anggaran yang tidak mempunyai daya ungkit pada indikator, agar direlokasi ke dalam berbagai sub kegiatan yang secara substansi mendukung ketercapaian sasaran strategis dari masing-masing sektor,” kata Edi mengakhiri.

[RWT | ADV DISKOMINFO KUKAR]

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kaltimtoday.co. Mari bergabung di Grup Telegram "Kaltimtoday.co News Update", caranya klik link https://t.me/kaltimtodaydotco, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.