Kaltimtoday.co, Samarinda - Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Seno Aji menegaskan bahwa penanganan banjir yang semakin sering melanda sejumlah wilayah di Kaltim, harus dilakukan dengan pendekatan menyeluruh, terutama melalui pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) secara terpadu dan lintas wilayah.

Seno menyatakan bahwa perhatian pemerintah tidak bisa hanya terfokus pada satu titik, seperti Sub-DAS Karang Mumus. Menurutnya, sistem sungai besar yang mengalir di Kaltim seperti Berau Kelai, Karangan, Mahakam, dan Kendilo, justru memegang peran sentral dalam mengatur aliran air dan mencegah banjir.

“Kalau kita mampu membedah dan mengelola keempat wilayah sungai ini secara komprehensif, pengendalian banjir akan lebih efektif,” ujarnya.  

Seno juga mengangkat persoalan sedimentasi yang semakin mengancam keberadaan dan fungsi danau-danau besar di DAS Mahakam. Ia menyebutkan Danau Jempang, Melintang, dan Semayang kini berada dalam kondisi kritis, dengan kapasitas tampung air yang menyusut drastis. 

“Danau Jempang yang dulu punya kedalaman 3,5 hingga 5 meter, sekarang hanya tinggal dua meter. Ini jelas berdampak langsung pada banjir yang makin sering terjadi,” jelasnya.

Menurut Seno, selama dua dekade terakhir, frekuensi banjir di wilayah aliran Sungai Mahakam meningkat karena danau-danau tersebut tidak pernah dilakukan pengerukan secara menyeluruh. 

Selain persoalan danau, Seno Aji juga menyoroti dampak buruk perubahan tutupan lahan akibat pembukaan kawasan secara masif. Hal ini menyebabkan aliran air hujan ke sungai meningkat, mempercepat banjir ketika kapasitas sungai sudah tidak mampu menampung.

Kondisi ini diperparah oleh sistem drainase di kawasan perkotaan Kaltim, seperti Samarinda dan Balikpapan, yang banyak mengalami penyumbatan karena sedimentasi maupun sampah. 

“Kita seringkali jadi penyebab sendiri. Sampah rumah tangga masih saja dibuang ke saluran air. Kalau seperti ini terus, jangan harap banjir bisa dikendalikan,” tegasnya.

Sebagai langkah jangka panjang, Pemerintah Provinsi Kaltim menargetkan pengurangan luas genangan banjir hingga 2.971 hektar pada 2030. Langkah ini disokong oleh anggaran senilai Rp379 miliar, yang akan difokuskan pada perbaikan sistem irigasi dan drainase, serta normalisasi sejumlah sungai, termasuk Sungai Karang Asam di Samarinda.

Pemprov Kaltim juga berkomitmen melakukan pengendalian banjir di wilayah-wilayah rawan lainnya seperti Berau, Kutai Timur, Bontang, hingga Balikpapan.

“Tanpa data spasial yang akurat, kita akan terus tertinggal dalam pengelolaan banjir. Diperlukan kolaborasi antara pusat, provinsi, dan kabupaten/kota untuk mewujudkan pengelolaan air yang berkelanjutan,” tutupnya.

[RWT]