Kaltimtoday.co, Tenggarong - Masa reses anggota DPRD Kutai Kartanegara menjadi momen penting bagi wakil rakyat untuk kembali ke daerah pemilihan dan mendengarkan langsung suara masyarakat. Tak terkecuali bagi Desman Minang Endianto, anggota DPRD Kukar dari Daerah Pemilihan (Dapil) Tenggarong yang juga duduk di Komisi I.

Dalam agenda reses yang digelar di Gang 2, Jalan Kartini, Tenggarong, pada Selasa malam (5/8/2025), Desman menyerap berbagai aspirasi dari warga, mulai dari tokoh masyarakat, ketua RT, hingga pelaku usaha kecil dan kelompok tani. Ia menyebut, beberapa aspirasi yang disampaikan sejatinya sudah mulai direspons sejak dirinya dilantik pada 2024 lalu.

“Keinginan masyarakat sudah mulai kita wujudkan secara bertahap sejak 2024. Meski kegiatannya tidak banyak, tapi tetap berkelanjutan di 2025 ini,” jelas politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.

Ia menyebutkan, bantuan yang sudah dijalankan meliputi pembangunan infrastruktur jalan dan drainase, bantuan keagamaan, serta dukungan untuk kelompok petani dan peternak. Namun demikian, masih banyak kebutuhan warga yang belum terakomodasi dan menjadi pekerjaan rumah bersama.

Menurut Desman, reses menjadi wadah strategis untuk menyampaikan berbagai persoalan secara langsung, agar nantinya bisa dibahas dan diperjuangkan dalam forum formal bersama pihak eksekutif.

“Lewat reses inilah kami bisa bertatap muka, berdiskusi langsung dengan masyarakat, menyerap apa saja yang menjadi kebutuhan mereka,” katanya. “Karena di DPRD, kami hanya bisa menyampaikan dan berharap eksekutif bisa mewujudkan.”

Dalam pertemuan tersebut, muncul juga beberapa keluhan soal kendala administrasi dalam pengajuan bantuan. Desman menjelaskan bahwa setiap jenis bantuan memiliki persyaratan teknis yang berbeda, dan hal itu menjadi ranah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

“Misalnya UMKM, tentu harus ada kelompok dan usulannya harus jelas. Begitu juga untuk petani dan peternak, harus ada proposal dan titik koordinat, tergantung jenis bantuannya,” paparnya.

Ia juga mengingatkan bahwa kelompok masyarakat yang sudah menerima bantuan diharapkan bisa aktif dan mandiri ke depannya. Pemerintah, kata dia, tidak bisa terus-menerus menjadi penopang utama.

“Kelompok yang sudah dapat bantuan seharusnya makin mandiri. Namanya UMKM, petani, atau peternak, ya jangan berhenti di situ saja. Harus berkembang,” tegas Desman.

[RWT | ADV DPRD KUKAR]