Kaltimtoday.co, Bontang - Wakil Ketua DPRD Bontang, Sitti Yara, mengapresiasi 17 program prioritas yang dipaparkan Wali Kota Neni Moerniaeni dan Wakil Wali Kota Agus Haris dalam pidato perdana mereka di hadapan parlemen, Rabu (5/3/2025) siang. Namun, ada catatan penting disampaikan Sitti Yara untuk salah satu program prioritas mereka, yakni pengentasan miskin ekstrem.

Sitti Yara mengatakan, pengentasan miskin ekstrem memang mendesak karena ini terkait dengan harkat hidup warga. Keberadaan warga miskin ekstrem di Bontang, di satu sisi memprihatinkan, di sisi lain cukup kontradiktif dengan citra Bontang yang selama ini dikenal sebagai "Kota Industri". 

"Saya kira, saya sepakat dengan yang disampaikan ibu wali kota. Masa kota sekelas Bontang, banyak perusahaan besar, APBD juga tidak sedikit, tapi ada miskin ekstrem," sebut Sitti Yara ketika ditemui di kantornya usai Rapat Paripurna, Rabu (5/3/2025) siang.

Sitti Yara berharap, Pemkot Bontang di bawah pemerintahan Neni-Agus benar-benar bisa mengidentifikasi dan memverifikasi miskin ekstrem di Bontang. Jangan sampai ada warga yang tak terdata. 

Dia berharap agar tim pendata yang diterjunkan Pemkot Bontang betul-betul jeli melihat kondisi masyarakat di lapangan. Misalnya, kata politikus PKB ini, ada warga yang menumpang hidup di kontrakan namun pendapatannya di bawah rata-rata kebutuhan harian, akses terhadap air bersih, pendidikan, dan makanan juga terbatas.

"Pendataan itu harus benar-benar dipastikan," sebutnya.

Dia menambahkan, pendataan mestinya tak terlalu sulit lantaran jumlah penduduk Bontang tak terlalu besar. Yang dibutukan hanya kesungguhan dan ketelitian ketika mengecek kondisi lapangan.

Adapun, berdasarkan laporan Wali Kota Neni dalam pidato perdananya di palemen, Rabu (5/3/2025), jumlah miskin ekstrem di Bontang ada 42 Kepala Keluarga (KK) atau 142 jiwa. Beberapa upaya ditempuh pemkot untuk menuntaskan persoalan ini dalam 100 hari, misalnya, bekerja sama dengan perusahaan agar menjadi orangtua asuh anak yang hidup dalam keluarga miskin ekstem, membentuk kelompok kerja (Pokja) khusus persoalan ini, hingga santunan Rp350 ribu.

Menurut Sitti Yara, penuntasan miskin eksrem dalam 100 hari kerja cukup dinilai cukup realistis mengingat untuk di Bontang, jumlahnya tak sebesar kota lain. Selain didukung APBD yang besar, program 100 hari kerja ini juga disokong perusahaan sekitar yang beroperasi di Bontang. 

"Optimis ini bisa terselesaikan. Karena kalau dibandingkan kota lain, misalnya Samarinda, jumlah di Bontang ini hitungannya kecil. Tinggal kesungguhan pemerintah. Tapi saya cukup yakin bu Neni dan kanda Agus bisa selesaikan ini," bebernya. 

Catatan lain yang disampaikan Sitti Yara. Kelak bila 42 KK ini sudah keluar dari kondisi miskin ekstrem, dia berharap agar tidak ada lagi warga Bontang terperosok dalam kondisi serupa. Untuk itu, Pemkot Bontang tentu harus merancang program peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup warga dalam jangka menengah dan panjang. 

"Program-program peningkatan kesejahteraan dan peningkatan kualitas hidup warga harus Pemkot jalankan.  Supaya ke depan tidak ada lagi miskin ekstem di kota ini," tandasnya.

[RWT]

Simak berita dan artikel Kaltim Today lainnya di Google News, dan ikuti terus berita terhangat kami via Whatsapp