Daerah
Sofyan Hasdam Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Tapal Batas Bontang-Kutim

BONTANG, Kaltimtoday.co - DPRD Bontang terus memperjuangkan hak warga Kampung Sidrap yang menghadapi sengketa tapal batas dengan Kutai Timur (Kutim). Langkah terbaru dilakukan dengan menemui Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI di Jakarta, Kamis (12/12/2024).
Ketua DPRD Bontang, Andi Faizal Sofyan Hasdam, memimpin rombongan yang disambut oleh Ketua Komite I DPD RI, Andi Sofyan Hasdam. Sebagai senator asal Kaltim sekaligus mantan wali kota Bontang, Sofyan Hasdam memahami kompleksitas masalah inI.
Sebelumnya, Pemkot Bontang sempat memutuskan untuk mencabut uji materi UU 47/1999 yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Namun, langkah ini mendapat arahan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) agar dipertimbangkan ulang.
Menurut Andi Faizal, DPD RI memberikan dukungan penuh dengan memfasilitasi pertemuan dengan Kemendagri, khususnya Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan. Pihak Kemendagri menyarankan agar proses hukum tidak dihentikan sembari menunggu hasil mediasi yang akan dipimpin oleh Gubernur Kaltim.
“Kami diminta bersurat ke MK melalui kuasa hukum untuk menunda pencabutan uji materi, sembari menunggu mediasi dari Gubernur Kaltim,” kata Andi Faizal.
Ia menegaskan bahwa perjuangan ini dilakukan demi memenuhi harapan warga Kampung Sidrap agar wilayah tersebut bisa secara administratif menjadi bagian Kota Bontang.
Sementara itu, Sofyan Hasdam menyampaikan bahwa persoalan ini harus diselesaikan dengan pendekatan win-win solution. Ia berkomitmen untuk mempertemukan pihak-pihak terkait, termasuk Gubernur Kaltim dan Bupati Kutim, setelah pelantikan kepala daerah di masing-masing wilayah.
“Bontang dan Kutim adalah daerah yang bersaudara. Tidak ada pihak yang kalah atau menang jika masalah ini selesai dengan baik,” ujar Sofyan Hasdam.
Ia juga menegaskan bahwa penyelesaian sengketa ini menjadi tanggung jawabnya sebagai Ketua Komite I DPD RI.
Melalui dukungan DPD RI, diharapkan konflik tapal batas ini dapat diakhiri secara damai, membawa manfaat bagi seluruh warga yang terdampak.
[RWT]
Simak berita dan artikel Kaltim Today lainnya di Google News, dan ikuti terus berita terhangat kami via Whatsapp
Related Posts
- Finalisasi PDSS Rampung, Murid SMK Negeri 1 Bontang Akhirnya Bisa Daftar Perguruan Tinggi Jalur SNBP
- DPR Tegaskan Pupuk Kaltim Tak Lagi Miliki Kewajiban atas Tuntutan Polis Pensiun Jiwasraya
- Sekolah Gagal Finalisasi PDSS, Ratusan Siswa SMK Negeri 1 Bontang Terancam Tak Bisa Masuk Universitas Jalur SNBP
- Bontang Dorong Investasi Berbasis Potensi Lokal, DPMPTSP Tawarkan Sektor Unggulan
- Upaya Dukung Kemandirian Industri Nasional, Pupuk Kaltim Bangun Pabrik Soda Ash Pertama di Bontang